Browsing Faculty of Law by Advisor "Afnila"
Now showing items 1-20 of 30
-
Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 53/PUU-XV/2017)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)The application of the threshold in the presidential and vice presidential elections has led to pros and cons in society. but based on the Decision of the Constitutional Court number 53 / PUU-XV / 2017 to strengthen the ... -
Analisis Hukum Pengenaan Pajak Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam Peleburan Usaha atau Konsolidasi
(Universitas Sumatera Utara, 2024)In corporate consolidation, there is a transfer of assets and liabilities from the old company to the newly consolidated entity, including rights to land and/or buildings. The transfer of these rights is subject to Final ... -
Analisis Hukum Tentang Keabsahan Kepemilikan Tanah Berdasarkan Surat Tukar Tanah yang Dibuat Oleh Kepala Desa Dalam Putusan Nomor 22/PDT.G/2019/PN LLG
(Universitas Sumatera Utara, 2023)Based on the regulation in UUPA, it can be seen that one of the methods to get land ownership certificate is by doing land exchange. According to UUPA, in the legal acts of buying and selling, exchanging, giving, giving ... -
Analisis Yuridis terhadap Hak Anak dalam Memilih dan Memeluk Agama dalam Perkawinan Beda Agama
(Universitas Sumatera Utara, 2024)The diversity of communities living side by side certainly has an impact on people's daily lives. One of them is a marriage carried out by two prospective bride and groom with different religions or what is usually called ... -
Eksistensi Dewa Perwakilan Daerah dalam Sistem Lembaga Perwakilan Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2009)Dewan Perwakilan Daerah adalah lembaga negara yang mempunyai susunan, kedudukan, tugas dan wewenang tertentu oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen. Dengan hadirnya lembaga negara ini juga turut mempengaruhi ... -
Fenomena Marlojong (Kawin Lari) pada Masyarakat Hukum Adat Mandailing di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
(Universitas Sumatera Utara, 2023)Marriage is an essential issue for human life, because in addition to marriage as a means to form a family, marriage is also a human nature to meet biological needs. Mandailing society uses the system of honest marriage ... -
Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal dan Penafsir Konstitusi dalam Melakukan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD 1945
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Proses pembuatan UU sebagai wujud pembangunan hukum bertujuan untuk menghasilkan suatu UU yang dapat mewujudkan pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara. Dalam pemberlakuannya sebagai salah satu sumber hukum, ... -
Implementasi Metode Omnibus Law dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2024)The term omnibus in Indonesia became known after the Job Creation Bill was passed into law. The Omnibus Law method focuses on simplifying the number of regulations because it revises and revokes many laws at once. ... -
Implementasi Penggunaan dan Pemanfaatan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 (Desa di Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)
(Universitas Sumatera Utara, 2023)Village funds are funds sourced from the state budget allocated to villages, transferred through the regional budget of districts/cities, and used to finance governance, development implementation, community empowerment, ... -
Implikasi Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sistem Pemerintahan Daerah
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Pengaturan wakil kepala daerah dalam UUD NRI Tahun 1945 berdampak terhadap sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Rivalitas semasa menjabat antara kepala daerah dan wakil kepala daerah diberbagai daerah, sehingga akan ... -
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang Memuat Norma Baru dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 102/PUU-VII/2009)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Ungang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi hanya sebatas pembatal norma (negative legislator). Namun ... -
Kedudukan dan Peranan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Pemilihan umum (Pemilu) telah menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari negara-negara penganut demokrasi termasuk Indonesia. Pemilu juga identik dengan kedaulatan rakyat sehingga di dalam proses pergantian jabatan, ... -
Kedudukan Harta Perkawinan Atas Nama Istri di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat NO. 330/PDT.G/2012/PN. JKT BAR)
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Sharing of marital assets is very important to be resolved by both parties for mutual good. Article 35 of Law No. I of 19 74 concerning Marriage states that marital asset is the assets acquired during marriage ... -
Kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam Hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Terjadinya tarik ulur penempatan Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan telah memunculkan berbagai tanggapan pro dan kontra, disatusisi keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan ... -
Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Memutuskan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum melalui Pemeriksaan Acara Cepat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Analisis Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara No. 002/LP/PL/ADM/PROV/02.00/V/2019)
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Elections are a means of people's sovereignty to elect members of the House of Representatives, members of the Regional Representative Council, the President and Vice President, and to elect members of the Regional ... -
Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk Mendiskualifikasi Peserta Pemilihan Umum dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
(Universitas Sumatera Utara, 2021)The Constitutional Court was born because of the desire to make Indonesia a democratic legal state, where the community can contribute to the administration of state government power and the direction of the state. In this ... -
Pemberhentian Presiden Melalui Mekanisme Impeachment Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Studi Perbandingan dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan)
(Universitas Sumatera Utara, 2023)Scholars of constitutional law generally agree that impeachment involves a political and legal process. Without a legal process, the legitimacy of impeachment is often debated, even accusing of being just a political weapon ... -
Pemerintahan Darurat (Emergency Government) dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat
(Universitas Sumatera Utara, 2021)Pemerintahan darurat (emergency government) adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam keadaan darurat yang membutuhkan tindakan penanggulangan segera, dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan ... -
Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)
(Universitas Sumatera Utara, 2023)Trafficking in women and children is part of the worst form of action by syndicates that must be abolished, because as a result of this trafficking, women and children are in a very bad situation. The practice of trafficking ... -
Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/Puu/Xiii/2015 terhadap Pengujian Peraturan Daerah
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Pemberian otonomi kepada daerah berdampak pada pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Agar isi dan prosedur pembentukan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan prinsip negara ...