Doctoral Dissertations
Doctoral Dissertations
Recently added
Now showing items 121-140 of 147
-
Tanggung Jawab Negara dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia Melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Perhutanan Sosial
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Penelitian ini berjudul Tanggung Jawab Negara Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia Melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Perhutanan Sosial. Latar belakang penelitian ini dilakukan karena Indonesia adalah negara pemilik ... -
Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Metrologi Legal untuk Mewujudkan Perdagangan yang Adil dan Aman (Fair and Safe Trade)
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Legal certainty in the application of Legal Metrology has not been achieved in Indonesia, so a fair and safe trade has not been realized, which in turn has not been able to create welfare for all Indonesian people. This ... -
Peran Profesi sebagai Pihak Pelapor dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Money laundering (TPPU) is one of the White Collar Crimes. The research objective is to study and analyze the importance of the rule of law in governing the professional role of the reporting party in preventing and ... -
Lembaga Ulama dalam Hukum Tata Negara: Studi Sosio-Legal Pergeseran Peran Lembaga Ulama dalam Pemerintahan Aceh
(Universitas Sumatera Utara, 2019)The role of scholars in national law and politics is getting bigger, and even inseparable from political, economic, social, cultural, legal and security life. For this reason, there is a need to reposition the role of ... -
Reformasi Standar Kesejahteraan Pekerja BUMN Perkebunan dalam Kerangka Negara Kesejahteraan
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Tenaga kerja (labour) memiliki andil terdepan atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan perusahaan dalam menjalankan aksi korporasinya. Namun, posisi tenaga kerja tersebut dalam perjalanan perusahaan, termasuk BUMN Perkebunan ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung (Indirect Victim) Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan ... -
Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Formil dan Materil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
(Universitas Sumatera Utara, 2020)Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau ... -
Standar Pertanggung jawaban Pemegang Saham Bank Berdasarkan Piercing The Corporate Veil di Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2020)The implementation of shareholders’ alter ego and their liability according to the principle of Piercing the Corporate Veil in Indonesia has legal problem in legal system. This is caused by illegal act in the implementation ... -
Pengaturan bentuk dan Pengelolaan Perseroda Sebagai Badan Hukum yang Ideal Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Based on empirical research shows that private companies often operate more efficient than State/Regional Owned Enterprises (SOE/ROE). State/Regional Owned Enterprises that do not run efficiently result in the burden borne ... -
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Aps) Ganti Rugi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Material di Jalan Raya (Studi Pada Wilayah Hukum Polda Sumatera Utara)
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Every person who commits an unlawful act that results in a loss to another party or to another person is obliged to be punished and/or compensate for the loss. Although the unlawful act is classified into the realm of ... -
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam hal tidak dilaksanakannya Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja/Buruh di Tempat Kerja
(Universitas Sumatera Utara, 2019)Cases of industrial accidents that occur due to limited companies (corporations) cancel the terms and conditions of work safety (K3) which are required in accordance with Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety (UUKK). ... -
Disharmoni Undang-Undang Pokok Agraria dengan Undang-Undang Sektoral Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia
(Universitas Sumatera Utara, 2017)MPR RI (People’s Consultative Assembly of the Republic of Indonesia) issued a Resolution to the President of the Republic of Indonesia and to DPR RI (the House of Representatives of the Republic of Indonesia) as the ... -
Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)
(Universitas Sumatera Utara, 2006)All countries in the world take the problem of protecting juvenile delinquency as an important thing to do because children are the future leaders of their own countries, therefore, the countries of the world think to seek ... -
Pengembalian Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Rezim Anti Pencucian Uang
(Universitas Sumatera Utara, 2015)Pencucian uang secara universal telah digolongkan sebagai suatu tindak pidana, yang merugikan terhadap ekonomi, keuangan, sosial dan keamanan. Pemerintah Indonesia dalam kontek memerangi tindak pidana pencucian uang telah ... -
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Mineral dalam Divestasi Saham Perusahaan
(Universitas Sumatera Utara, 2018)There is the shift in managing a company from shareholders theory to the theory of stakeholders. In the theory of stakeholders, a company is seen as a social institution in which its interest is not very dominant in its ... -
Kedudukan Hak Pengelolaan dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional
(Universitas Sumatera Utara, 2017)The right of management is the right to control by the state in which a part of its authority to implement it is delegated to the right holders such as the ministry, local government, state’s owned enterprise, and regional ... -
Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesain Perkara Perdata di Pengadilan Negeri di Sumatera Utara
(Universitas Sumatera Utara, 2017)Lambatnya penyelesaian perkara dan terjadi penumpukan perkara menimbulkan rasa tidak percaya dari para pencari keadilan. Proses mediasi bukanlah suatu fenomena baru baik untuk dunia Barat dan Timur. Menggunakan mekanisme ... -
Perluasan Kewenangan Praperadilan Terkait Hak-hak Tersangka dalam Konteks Pembaharuan Hukum Acara Pidana
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Wewenang praperadilan sebatas pemeriksaan syarat formal administratif dan tidak dapat digunakan untuk menguji asas yuridis upaya paksa (sah atau tidaknya) dalam arti materiil seperti cara-cara penyidik memperoleh bukti ... -
Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perdata Pekerja Rumah Tangga dalam Penegakan Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau sering dikenal pembantu rumah tangga atau sering disebut pembantu saja adalah orang yang bekerja dalam lingkup rumah tangga majikan. Kehadiran pekerja rumah tangga di zaman modern saat ini ... -
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan
(Universitas Sumatera Utara, 2018)Perdamaian merupakan salah satu sarana untuk penyelesaian masalah utang piutang perusahaan yang pailit. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam perdamaian kepailitan terdapat dalam Pasal 149 ayat (1) UU No. 37 Tahun ...
RSS 1.0