Perubahan Pemerintahan Mukim di Langsa pada Era 1906-1975

Abstract

This study aims to examine the history of Mukim in Langsa in the Colonial era, 1906-1975. Mukim is a customary government institution in Aceh that has been established and has been autonomous since the era of Sultan Alauddin Mansyur Syah (1579-1586). Mukim is formed as a federation of gampongs (villages) that are located close together. This study uses historical methods by utilizing various sources both primary and secondary. This research examines three problems, namely: (1) What is the structure and function of the Mukim institution in Langsa? (2) How did Mukim in Langsa experience changes in authority in the social and religious fields? and (3) What was the decline of the Mukim institution in Aceh? Government structure after the Enactment of Law Number 5 of 1974? The findings include: (1) In the course of its history, Mukim experienced changes both in terms of structure and function. The colonial government made Mukim the sole leader of the indirect government. The requirements of the head of Mukim / Imuem Mukim are the trust of the colonial government, namely by trusting the Uleebalang as the regional leader. Mukim in the era of Japanese occupation was maintained. It's just that Mukim's authority is given to certain people according to Japanese policy. In the era of the beginning of Indonesian independence, Mukim was implemented for all Aceh and the position of the Uleebalang was removed and replaced by religious figures. (2) Changes that affect the Mukim's autonomy and authority in social and religious life in Langsa. This Mukim is led by Imeum (Imam) called Imuem Mukim. Thus Mukim also has a strong Islamic religious element as a protector of the local community. Customary law in Aceh still plays a role in people's lives. Mukim is able to fully accommodate the origin of the privileges of Aceh. (3) During the New Order era, Mukim lost its legality as a traditional government institution. Although the Law Number 5 of 1974 is as much as possible to eliminate the functions of the Mukim, the existence of the Mukim Imams in Aceh is still recognized.

Studi ini bertujuan untuk mengkaji sejarah eksistensi Mukim di Langsa pada era Kolonial, 1906-1975. Mukim adalah lembaga pemerintah adat di Aceh yang telah lama berdiri dan memiliki otonomi sejak era Sultan Alauddin Mansyur Syah (1579-1586). Mukim terbentuk sebagai sebuah federasi dari gampong-gampong (kampung-kampung) yang letaknya berdekatan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan memanfaatkan berbagai sumber baik primer maupun sekunder. Penelitian ini mengupas tiga permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana perubahan struktur dan fungsi lembaga Mukim di Langsa? (2) Bagaimana Mukim di Langsa mengalami perubahan kewenangan dalam bidang sosial dan keagamaan? dan (3) Bagaimana kemunduran lembaga Mukim di Langsa dalam tatanan pemerintah Aceh setelah diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1974? Temuan penelitian ini meliputi: (1) Dalam perjalanan sejarahnya, Mukim mengalami perubahan baik dalam hal struktur maupun fungsi. Pemerintah kolonial menjadikan Mukim sebagai pemimpin tunggal pemerintah tidak langsung. Syarat untuk menjadi kepala Mukim/Imuem Mukim adalah mendapat kepercayaan pemerintah kolonial, yakni dengan mempercayai Uleebalang sebagai pemimpin wilayah. Mukim pada era pendudukan Jepang tetap dipertahankan. Hanya saja wewenang Mukim diberikan kepada orang-orang tertentu saja menurut kebijakan Jepang. Pada era awal Kemerdekaan Indonesia, Mukim diberlakukan untuk seluruh Aceh dan kedudukan Uleebalang dihapus dan digantikan oleh tokoh-tokoh agama. (2) Perubahan yang terjadi berpengaruh terhadap otonomi dan wewenang Mukim dalam kehidupan sosial dan keagamaan di Langsa. Mukim ini dipimpin oleh seorang Imeum (Imam) yang disebut sebagai Imuem Mukim. Dengan demikian Mukim juga memiliki unsur keagamaan Islam yang kuat sebagai pengayom masyarakat setempat. Hukum adat di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat. Mukim mampu untuk mengakomodir sepenuhnya hak asal-usul keistimewaan Aceh. (3) Pada era Orde Baru, Mukim kehilangan legalitasnya sebagai sebuah lembaga pemerintah adat. Meskipun Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 berusaha menghilangkan fungsi Mukim, keberadaan Imuem Mukim di Aceh masih tetap diakui dan berjalan menurut masyarakat.