Indeks Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Sistem Pelayanan pada Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara 1

Abstract

Dalam menghadapi tantangan persaingan global baik dalam maupun luar negeri, pemerintah telah mengantisipasi dengan menyelenggarakan otonomi daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik materil atau spiritual. Demi mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan dana yang besar sehingga pemerintah terus menggali dana dari berbagai sektor yang salah satu diantaranya yaitu dari sektor perpajakan. Menurut Anderson Herschel M, defenisi pajak adalah pengalihan biaya dari sektor swasta ke sektor pemerintah dan bukan suatu akibat dari pelanggaran tetapi sebuah kewajiban untuk melaksanakan sebuah kewajiban pajak yang sudah diatur pada undang-undang (UU).