Analisis Perjanjian Kerja Antara Pegawai Honor dengan Pemerintahan Daerah (Studi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang)

Abstract

Tenaga Honor merupakan pengawai tidak tetap yang bekerja di instansi pemerintahan dalam rangka membantu Pengawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya. Namun, setelah penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mempengaruhi kedudukan dan Perlindungan hukum bagi pegawai honor sebab dalam ketentuan tersebut pegawai honor dihapuskan. Dalam hal ini pegawai honor mengalami ketidakpastian hukum. Adapun istilah baru bagi pegawai honor yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK yang memiliki hak yang lebih manusiawi daripada kketentuan sebelumnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara tenaga honorer menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sedqangkan perlindungan hukum untuk pegawai honorer erdapat perbedaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dalam hal ini pegawai honor mengalami sebuah ketidakpastian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dapat menjadi Perlindungan Hukum kepada Pegawai Honor. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris & yuridis normatif, yaitu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan hukum dalam pelaksanaanya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Dari hasil Penelitian disimpulkan walaupun pegawai honor dikatakan diganti dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK tetapi sebenanrnya PPPK harusnya melalui seleksi yang ditetapkan pemerintah agar lebih mendapatkan kesejahtraan dan perlindungan hukum. Pegawai yang sampai saat ini masih digolongkan sebagai Pegawai Honor atau Pegawai tidak tetap mendapat Perlindungan Hukum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian kerja yang dibut oleh para pihak yang bersepakat untuk mengikatkan diri.