Analisis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tahun 2016 dalam Optimalisasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

Abstract

Sub-district development planning is a forum among development actors in the framework of development plans in the area. Realized with the development planning participatory development planning approach that aims to involve community participation. Making the community participatory planning as the object of development as well as the subject of development. This study is a qualitative study with the primary objective to describe and analyze in detail and depth of the problems in the implementation of development planning and public participation in the District of Lubuk Barumun Padang Lawas. The technique of collecting data using interviews and observations, with interactive data analysis model analysis of Miles and Huberman which includes the step of data reduction, data presentation and data verification or conclusion. From the results of this study concluded that: 1). The process of development planning in the District of Lubuk Barumun Padang Lawas District still less than optimal, it can be seen from the number of kegaiatan stages of development planning is not carried out. 2). Community participation in development planning in the district of Padang Lawas District Lubuk Barumun still low and less active in following each stage, compared with the active presence and the District. 3). Impressed unilateral decision-making, this is due to the advice and criticism only be accepted without consideration of the district. 4). Factors that influence community participation is the level of public education, the difficulty to access information and relatively short implementation time. For that we need penyempurnaam phases of participatory development planning, optimize the identification of the problems of society in order to increase public participation, and the need to increase understanding of the villages and districts on development planning as well as the need to reactivate the cadre development through Youth Karang taruna.

Musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan di daerah. Musyawarah perencanaan pembangunan diwujudkan dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang partisipatif yang bertujuan untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Perencanaan partisipatif menjadikan masyarakat sebagai obyek pembangunan sekaligus sebagai subyek pembangunan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendeskripsikan dan menganalisis secara terperinci dan mendalam mengenai permasalahan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan serta partisipasi masyarakat pada Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi, dengan analisis data interactive model analysis dari Miles dan Huberman yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1). Proses musyawarah perencanaan pembangunan pada Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas masih kurang optimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kegaiatan tahapan-tahapan musyawarah perencanaan pembangunan yang tidak dilaksanakan. 2). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas masih rendah dan kurang aktif dalam mengikuti setiap tahapan, dibandingkan dengan kehadiran dan aktifnya pihak Kecamatan. 3). Pengambilan keputusan terkesan sepihak, hal ini dikarenakan saran dan kritikan hanya diterima tanpa adanya pertimbangan dari pihak kecamatan. 4). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan masyarakat, sulitnya untuk mengakses informasi dan waktu pelaksanaan yang relatif singkat. Untuk itu perlu penyempurnaam tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang partisipatif, mengoptimalkan identifikasi terhadap permasalahan masyarakat untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dan perlu peningkatan pemahaman perangkat desa dan kecamatan mengenai perencanaan pembangunan serta perlu mengaktifkan kembali kader-kader pembangunan melalui Karang Taruna.