Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Tetehosi Sorowi Kecamatan Lahewa Timur Kabuputen Nias Utara)
View/ Open
Date
2017Author
Hulu, Yamulia
Advisor(s)
Nasution, M. Arif
Harahap, R. Hamdani
Metadata
Show full item recordAbstract
One of the Central Government’s development strategies to increase the welfare is by allocating village funds to all villages in Indonesia. It is used for prioritized activity – villagers’ development and empowerment; therefore, village government should manage it by planning any activity concerning development and empowerment according to the need and the local wisdom of the village. The objective of the research was to describe the management of village funds in empowering villagers and to find out some enabling and inhibiting factors in managing village funds. The research used descriptive qualitative method. It was conducted at Tetehosi Sorowi Village, Lahewa Timur Subdistrict, Nias Utara Regency, by conducting interviews and observation to obtain data and information about village funds which were interpreted. The result of the research showed that the management of village funds done by village government was not transparent, villagers did not actively participated, and the village government officials were more dominant in planning any activity and implementation of village funds. The management of village funds was accounted for vertically to Subdistrict Head, but not to the villagers so that they distrusted the village government officials. The empowerment activity was prioritized to physical empowerment such as road and sewage construction, while non-physical empowerment was concerned with village government official training and PKK (Family Welfare Empowerment). The result of the research showed that the enabling factors of managing village funds in empowering villagers at Tetehosi Sorowi Village were support for policies/regulations, socialization, facility, and infrastructure. The inhibiting factors were lack of human resources and lack of villagers’ participation. Salah satu strategi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat yaitu dengan mengalokasikan dana desa untuk semua desa di Indonesia. Dana desa digunakan untuk kegiatan prioritas yaitu untuk pembangunan dan pemberdaayaan masyarakat desa, oleh karena itu pemerintah desa mengelola dana desa dengan merencanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal desa. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekataan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Desa Tetehosi Sorowi Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara dengan malakukan wawancara dan observasi untuk mendapatkan data dan informasi tentang pengelolaan dana desa. Hasil wawancara dan data yang diperoleh dari lokasi penelitian diinterpretasikan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana desa tidak transparan dilakukan oleh pemerintah desa dan partisipasi masyarakat yang kurang aktif, perangkat desa lebih dominan dalam merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa dilakukan secara vertikal ke atas yaitu pertanggungjawaban kepada bupati, sedangkan pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat tidak dilakukan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan lebih kepada pemberdayaan fisik yaitu pembangunan infrastruktur jalan dan pembangunan saluran air bersih sedangkang pemberdayaan non fisik yaitu pelatihan perangkat desa dan kegiatan yang dilukukan pada kelompok pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Hasil penelitian juga menjelaskan bahwa faktor pendukung pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Tetehosi Sorowi yaitu dukungan kebijakan /peraturan, sosialiasi, sarana dan prasana. Faktor penghambat yaitu sumber daya manusia yang rendah dan kurangnya partisipasi masyarakat.
