Show simple item record

dc.contributor.advisorArlina
dc.contributor.authorDamanik, Tiara Nurmianda Sari
dc.date.accessioned2019-10-10T06:57:46Z
dc.date.available2019-10-10T06:57:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19482
dc.description.abstractSebagai perwujudan cita-cita nasional bangsa indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur, maka pembangunan di segala aspek harus dilaksanakan. Kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah merupakan satu kesatuan rangkaian pembangunan yang integral dan tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini pemerintah mengandalkan sektor pajak sebagai sumber penerimaan terbesar guna membiayai pembangunan tersebut. Hal ini terlihat jelas dalam kenyataannya, penerimaan Negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sejalan dengan hal tersebut peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional. Saat ini pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Sumatera Utaraen_US
dc.subjectPajak Kendaraan Bermotor (PKB)en_US
dc.titleMekanisme Penerimaan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Pematangsiantaren_US
dc.typeThesisen_US
dc.identifier.nimNIM102600013
dc.description.pages74 Halamanen_US
dc.description.typeSkripsi Sarjanaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record