Strategi Pemerintah Indonesia Mempertahankan Kedaulatan di Wilayah Terdepan (Studi pada Wilayah Kepulauan Natuna Tahun 2009-2017)

Abstract

Sebagai sebuah Negara yang perairannya lebih luas dibandingkan daratannya, Indonesia harus berhadapan dengan ancaman – ancaman yang terjadidi perairan Indonesia, baik itu pelanggaran kedaulatan wilayah, illegal fishing, perompak, penyelundupan dan lain sebagainya. Tahun 2009, ZEE Indonesia yang berada di kepulauan Natuna di klaim secara sepihak oleh pemerintah Tiongkok didalam peta yang berisikan Sembilan garis imajiner yang menunjukkan kekuasaan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Fokus dari penelitian ini adalah analisis ancaman – ancaman yang terjadi di Kepulauan Natuna dan strategi pemerintah Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan kepulauan Natuna. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitif, yaitu mencoba menggambarkan berbagai situasi, kondisi, atau berbagai realitassosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarikrealitastersebutkepermukaan sebagai suatu ciri atau karakter tentang fenomenatertentu. Didalam penelitian ini juga menggunakan teori dan konsep yang dapat dijadikan sebagai panduan didalam melakukan penelitian. Teori-teori tersebut adalah Teori Kepentingan Nasional oleh Morgenthau, kemudian Securitization yang dikemukakan oleh Barry Buzan, Teori Soft Power yang dikemukakan oleh Nye, dan Konsep Pertahanan dan Keamanan. Hasil dari pada penelitian ini adalah Dalam mempertahankan kedaulatan kepulauan Natuna, pemerintah Indonesia menerapkan 2 strategi yaitu diplomatik dan strategi pertahanan. Strategi diplomatik. Diantara kedua strategi tersebut, Strategi yang cukup berhasil didalam mempertahankan kedaulatan kepulauan Natuna adalah strategi pertahanan.