Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Atas Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Abstract

The limitation of UMKM as taxpayers causes them to be disobedient to do their obligation. The non-compliance of UMKM as taxpayers can harm themselves since there will be problems in taxation in the business affairs. In this case, the government has provided facility in the form of tax remission which be used by UMKM. Participation and role of UMKM are highly needed by the State to cope with the development which needs lot of funds. It is expected that by the existence of tax remission program, UMKM as taxpayers can use it with the guarantee that their taxation can be eliminated in the period of 1984-2015. The problem is how far tax remission program on UMKM can be successful. The objective of the research was to evaluate the policy of Law No. 11/2016 on tax remission on UMKM (Micro, Small, and Medium Enterprises) as taxpayer in the KPP Pratama, Medan Timur. The research used mix method which combined qualitative method and quantitative one. The main informants were UMKN as taxpayers and the key informants were tax officials. The respondents were UMKN as taxpayers in the working area of KPP Pratama, Medan Timur. The result of the research shows that the implementation of tax remission on UMKN as taxpayers has run well. It means that all indicators in evaluating the policy can be fulfilled almost completely which can be seen from the revenue of reimbursement. In practice, however, there are some types of property which can be used as a loophole to do fraud: bank accounts and jewelry. Therefore, the Directorate General of Taxation should extend taxation database. Positively, tax remission program can increase the compliance of UMKM as taxpayers in reporting their yearly SPT of 2016. The weakness of this research is that are no data on the number of UMKMs that participate in tax remission program in the working area of Kanwil DJP Sumut I so that the writer cannot conclude whether the implementation of tax remission for UMKM has been successful or not. It is recommended that the research be used as the material for the next researchers about the difference in perception on tax regulation among the tax officials.

Keterbatasan UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan membuat UMKM sering kali tidak patuh dalam menjalankan kewajiban mereka. Ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dapat merugikan mereka dengan timbulnya permasalahan-permasalahan dibidang perpajakan atas usaha yang mereka jalani. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut pemerintah telah memberikan fasilitas pengampunan pajak yang dapat dimanfaatkan oleh para UMKM . Peran serta dan kontribusi UMKM sangat dibutuhkan oleh negara untuk mengatasi pembangunan yang membutuhkan banyak dana. Diharapkan dengan adanya program pengampunan pajak wajib Pajak UMKM mau memanfaatkannya dengan imbalan permalasahan perpajakan Wajib Pajak UMKM akan dihapuskan mulai dari tahun 1984-2015. oleh karena itu seberapa jauh program pengampunan pajak atas UMKM dapat berjalan dengan sukses.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak atas wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran yang menggabungkan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Informan utama dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM dan informan kunci adalah petugas pajak. Responden atas kuisioner dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak atas wajib pajak UMKM telah berjalan cukup baik. Artinya semua indikator dalam mengevaluasi kebijakan hampir terpenuhi secara keseluruhan. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian target penerimaan uang tebusan. Tetapi pada praktinya ada beberapa jenis harta yang dapat dijadikan celah untuk melakukan kecurangan yaitu rekening tabungan dan emas perhiasan. Hal ini dapat dijadikan koreksi oleh pihak institusi Dirjend Pajak untuk memperluas basis data perpajakan. Sisi positifnya dari program pengampunan pajak ini tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaporkan SPT Tahunan 2016 meningkat. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak adanya data jumlah UMKM yang mengikuti program pengampunan pajak di wilayah Kanwil DJP Sumut I sehingga penulis tidak dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak atas UMKM telah sukses secara keseluruhan. Sisi lain yang dapat dijadikan bahan penelitian bagi peneliti lain adalah perbedaan persepsi tentang peraturan perpajakan antara petugas pajak.