Implementasi Otonomi Desa Dalam Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Pesisir di Desa Nagur Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

Abstract

This study aims: 1) to know and analyze the implementation of village in creating community development, 2) to know and analyze the compatibility of development policy and its implementation towards development policy of supreme village, 3) to know and analyze the form of development of coastal society, 4) to analyze the influence of village autonomy implementation in dimensions; planning of village development (X1), village resources allocation (X2), village development action (X3) and village development monitoring (X4) to the coastal community development (Y). This study used the combination of qualitative and quantitative method. Primary data source was obtained from an - in-depth interview with key informants (government of village), main informants (people), and additional informants (regency government of Sergai). Quantitative data was obtained by spreading questionnaires to samples that consist of head of families. Secondary data was obtained by learning books, literatures and related documents. The result of this study; 1) implementation on village autonomy in development dimension of planning is a process of the planning consisting elements such as village government, Village Consultative Board, Village Community Institutions, but decision making is still under main government’s control, which is village government, while people are only objects. As the impact of this, there are some of non-aspirative development programs. In village resources allocation dimension; people empowering program is still limited to the effort of increasing skill and has not yet touched knowledge improvement (mental aspect), while development fund managing is still not transparent that there was abusing fund of The Allocation of Village Fund. In the other hand, there is also a strong cooperative working among Nagur people which plays significant role in helping problem solving among people, yet there is also an extinct cooperate working such as repairing houses, to this, however, village government has not yet to take policy in strengthening local institutions. In development implementation dimension, there is a program needed by people but it’s not a problem solving, some development programs which can be implemented but don’t cover people’s need. This condition happened because the development programs implementation are not integrated with the other programs and the governance and development implementation process have not been suitable with good governance concept. In public supervising or monitoring development dimension, people are aware of their rights to supervise by using direct critics to village government or Village Consultative Board, but the critics have not been responded by village government, 2) there is none of development policy and its implementation which is not compatible or against supreme village government policy. 3) Coastal community development implementation can be seen from the availability of educational institution, school, bridges, sufficient electricity, but the availability of educational institution still cannot overcome the number of uneducated children. Availability of health institutions have been successful in increasing children’s nutrition and light disease care. While production of people still low due to the lack access of capital. As the result of this, there is no improvement in people’s revenue who have participated in development program. 4) Implementation of village autonomy in regional planning dimension (X1), village resources allocation (X2), and village supervising/monitoring dimension, (X4) has a positive and significant influence to the development of people, while the development action (X3) has positive influence but not significant. This is the impact of some programs which are still not implemented due to holistically unplanned, some programs are needed but still not implemented and also governance and development implementation is still not suitable with good governance concept.

Penelitian ini bertujuan; 1) untuk mengetahui dan menganalisis implmentasi otonomi desa dalam mewujudkan pembangunan masyarakat, 2) untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian kebijakan pembangunan dan implementasinya terhadap kebijakan pembangunan supra desa, 3) untuk mengetahui dan menganalisis wajah pembangunan masyarakat pesisir, 4) untuk menganalisis pengaruh implementasi otonomi desa dengan dimensi; perencanaan wilayah perdesaan (X1), pengerahan sumber daya perdesaan (X2), pelaksanaan pembangunan perdesaan (X3) dan pengawasan pembangunan perdesaan (X4) terhadap pembangunan masyarakat pesisir (Y). Metode yang digunakan adalah menggabungkan metode kualitatif dengan kuantitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap key informan (pihak pemerintahan desa), informan utama (masyarakat) dan informan tambahan (pihak pemkab Sergai). Data kuantitaif diperoleh dengan menyebar angket terhadap kepala keluarga. Data sekunder dengan mempelajari buku-buku, literatur dan dokumen terkait. Hasil; 1) Implementasi otonomi desa pada dimensi perencanaan wilayah; bahwa proses perencanaan wilayah telah melibatkan berbagai unsur seperti pemerintah desa, BPD, masyarakat, LKD, namun pengambilan keputusan masih berada ditangan penguasa yakni pemerintah desa sementara masyarakat hanya sebagai objek. Akibatnya ada beberapa program pembangunan yang tidak aspiratif. Pada dimensi pengerahan sumber daya perdesaan; pemberdayaan masyarakat masih sebatas upaya menambah keterampilan dan belum menyentuh penumbuhan pengetahuan (aspek mental), sementara pengelolaan dana pembangunan belum transparan dan ditemukan ada penyimpangan penggunaaan ADD. Pada sisi lain ditemukan bahwa gotong royong masyarakat masih kuat dan ternyata berperan membantu memecahkan permasalahan masyarakat namun ada gotong royong yang sudah punah yakni membantu memperbaiki rumah yang sudah hendak rubuh dan pemerintah desa belum ada mengambil kebijakan untuk menguatkan institusi lokal. Pada dimensi pelaksanaan pembangunan ditemukan bahwa; ada program pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan realisasi tapi tak memecahkan masalah, juga beberapa program pembangunan yang realisasi tapi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan pelaksanaan program pembangunan tidak diintegrasikan dengan program lainnya dan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum sesuai dengan konsep good governance. Pada dimensi pengawasan pembangunan ternyata masyarakat menyadari haknya melakukan pengawasan melalui kritikan langsung kepada pemdes maupun melalui BPD, namun kritikan masyarakat belum mendapat tanggapan yang berarti dari pihak pemdes. 2) Ditemukan tidak ada satupun kebijakan pembangunan dan implementasinya yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kebijakan pemerintah supra desa. 3) Wajah pembangunan masyarakat pesisir dilihat dari ketersediaan dan ketercukupan lembaga pendidikan, sekolah, jalan, jembatan, listrik telah mencukupi kebutuhan, namun ketersediaan lembaga pendidikan belum dapat mengatasi anak-anak putus sekolah, ketersediaan lembaga kesehatan telah dapat meningkatkan gizi balita dan mengatasi penyakit ringan. Sementara produksi masyarakat belum meningkat karena masih kurang akses terhadap modal akibatnya pendapatan juga belum memadai. 4) Implementasi otonomi desa pada dimensi perencanaan wilayah (X1), pengerahan sumber daya perdesaan (X2) dan pengawasan pembangunan perdesaan (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan masyarakat, sedangkan dimensi pelaksanaan pembangunan (X3) berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Hal ini disebabkan karena program yang terealisasi belum dapat menyelesaikan masalah yang disebabkan program tidak direncanakan secara holistik, dan ada program yang sangat dibutuhkan tapi belum terealisasi serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan belum sesuai dengan konsep good governance.