Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pertambangan Mineral dalam Divestasi Saham Perusahaan

Abstract

There is the shift in managing a company from shareholders theory to the theory of stakeholders. In the theory of stakeholders, a company is seen as a social institution in which its interest is not very dominant in its management system so that the issue of social responsibility (CSR) is interested to be discussed since its topic deals with business ethics in which the company has moral responsibility for its employees, environment, and surrounding communities. Unfortunately, there is lack of regulation on it, viewed from corporate law, especially from mining partially. As a business entity, a mining company in the form of limited liability (PT) should comply with Law on PT., but in practice it complies with Law on Minerba (Mineral and Coal Mining). Mining management system in Indonesia is pluralistic. The crucial thing in Law on Minerba is the adjustment to the previous mining contract, and re-negotiation applied by the law does not run well. The regulation on CSR in mining toward the surrounding people and environment for sustainable development partially does not run well. The parameter for CSR is by using a social contract. The obligation to develop management and purity in domestic affairs. Renegotiation contract can strengthen CSR in mining toward the surrounding people and environment since it contains the obligation to develop management and purity in domestic affairs and the obligation to use domestic mining goods and services which triggers local people‟s business activities that will eventually supports the operation of mining companies. It can also be viewed from the aspect of legal certainty (juridical), the benefit or utility (sociological), and justice (philosophical). The influence of the obligation to do stock devastation in mining companies on the application of CSR toward the surrounding people and environment is that basically stock devastation is one of the obligations which has to done by foreign investors toward the Indonesian government, the Indonesian citizens, or the Indonesian law in order to increase the Indonesia people‟s welfare because dividend bought by stock buyers can be used for regional and people‟s development. Besides that, the participation of the central and/or regional government in mineral and coal mining business as shareholders will create the transparency and accountability in managing the companies. Central and/or local government as shareholders have the rights as it is stipulated in Law No. 40/2007.

Terjadi pergeseran pengelolaan perusahaan dari pengelolaan yang didasarkan shareholders theory menjadi stakeholders theory. Dalam stakeholders theory melihat perusahaan sebagai institusi sosial, dimana kepentingan pemegang saham bukanlah menjadi hal yang dominan dalam sistem pengelolaanya. Dengan kecendrungan pengelolaan perusahaan berdasarkan stakeholders theory tersebut, maka isu tanggung jawab sosial (CSR) menjadi isu yang menarik untuk dikaji, apalagi CSR adalah suatu topik yang berkenaan dengan etika bisnis. Disini terdapat tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan perusahaan, lingkungan dan masyarakat disekitar perusahaan. Pengaturan CSR sebagai bagian dari lingkup hukum perusahaan, khususnya bidang pertambangan secara parsial mengalami kemunduran. Sebagai suatu entitas bisnis, perusahaan pertambangan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), seharusnya tunduk pada Undang-Undang PT, akan tetapi dalam hal kegiatan pertambangan tunduk pada Undang-Undang Pertambaagn mineral dan Batubara (Minerba). Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia juga bersifat pluralistik. Salah satu hal krusial yang diatur dalam UU Minerba adalah mengenai penyesuaian kontrak pertambangan yang sudah ada. Renegosiasi yang ditetapkan oleh undang-undang itu tidak berjalan dengan semestinya. Pengaturan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan yaitu dimana pengaturan CSR sebagai bagian dari lingkup hukum perusahaan, khususnya bidang pertambangan justru secara parsial mengalami kemunduran yaitu dalam hal menerapkan kewajiban pelaksanaan CSR. Kemudian untuk menentukan parameter sosial responsif adalah dengan menggunakan kontrak sosial. Dengan merenegosiasi kontrak dapat memperkuat adanya tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan, karena materi yang ada dalam renegosiasi kontrak, seperti: kewajiban pembangunan pengelolaan dan pemurnian di dalam negeri dan kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri menimbulkan kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat lokal untuk menunjang operasi perusahaan pertambangan. Kemudian renegosiasi kontrak juga dapat ditinjau dari aspek kepastian hukum (yuridis), kemanfaatan atau kegunaan (sosiologis) dan keadilan (filosofis). Pengaruh kewajiban divestasi saham perusahaan pertambangan terhadap penerapan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan adalah divestasi saham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh investor asing kepada Pemerintah Indonesia, atau warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat dipergunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Disamping itu, apabila terdapat partisispasi Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara sebagai pemegang saham, akan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola perusahaan. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagai pemegang saham memiliki hak sebagaimana diatur dalam UU. No 40 tahun 2007.