Analisis Yuridis Terhadap Peranan WTO dalam Menyelesaikan Sengketa Dagang Internasional

Abstract

In resolving the case of international trade there is an agency that handles this dispute, namely the institution located in the World Trade Organization (WTO), called the Dispute Settlement Body (DSB). One of the roles of the WTO is as a forum in resolving disputes and providing conciliation mechanisms to resolve trade disputes that arise. The World Trade Organization (WTO) is the only international body that specifically regulates trade issues between countries. The WTO multilateral trading system is regulated through agreements that contain the basic rules of international trade as a result of negotiations that have been signed by member countries. The agreement is an agreement between member countries that binds the government to comply with it in implementing its trade policies. Although signed by the government, its main purpose is to assist producers of goods and services, exporters, importers, in trading activities. The WTO encourages trade flows between countries by reducing and removing various obstacles that can disrupt the smooth flow of trade in goods and services. This research is descriptive in nature and uses a normative juridical approach. Data obtained through library research (library research). Literature research is carried out by analyzing related regulations. If a WTO member country standardizes a product without violating the nondiscrimination principle, then the country can be excluded from the entry into force of the GATT exemption rules in Article XX. There are several demands made by the European Union for palm oil entering its territory, these demands include the import of palm oil, both for food needs or for industrial purposes, the European Union requires the existence of sustainable palm oil production. In addition, the European Union believes the use of palm oil for fuel production will jeopardize the sustainability of other food security guarantees, especially for the poor. Allegations of the European Union against environmental threats are considered impure as environmental protection. Many argue that the accusations are only a political step by the European Union in anticipating the development of Indonesia's CPO product exports to Europe. So to test the truth of the allegations whether purely environmental protection or just a political step, then Indonesia conducted various studies on CPO products in Indonesia.

Dalam penyelesaian kasus perdagangan internasional ada sebuah lembaga yang menangani soal sengketa ini, yaitu lembaga yang terdapat di badan World Trade Organization (WTO), yang bernama Dispute Settlement Body (DSB). Salah satu peranan WTO yaitu sebagai forum dalam menyelesaikan sengketa dan menyediakan mekanisme konsiliasi guna mengatasi sengketa perdagangan yang timbul. World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah di tandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam melaksanakan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir, imortir, dalam kegiatan perdagangan. WTO mendorong arus perdagangan antar negara dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang dan jasa. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan menganalisis peraturan terkait. Apabila negara anggota WTO membuat standarisasi produk tanpa melanggar prinsip nondiscrimination principle, maka negara tersebut dapat dikecualikan dari berlakunya aturan pengecualian GATT dalam Pasal XX. Ada beberapa tuntutan yang diajukan Uni Eropa terhadap minyak sawit yang masuk ke wilayahnya, tuntutan tersebut antara lain pada pengimporan minyak kelapa sawit, baik untuk kebutuhan pangan atau untuk keperluan industri, maka Uni Eropa mengharuskan adanya produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Selain itu Uni Eropa percaya penggunaan minyak kelapa sawit untuk produksi bahan bakar akan membahayakan kelangsungan jaminan bahan pangan lainnya, terutama bagi orang miskin. Tudingan Uni Eropa terhadap ancaman lingkungan hidup dianggap tidak murni sebagai perlindungan lingkungan hidup. Banyak yang berpendapat bahwa tudingan tersebut hanya sebagai langkah politis Uni Eropa dalam mengantisipasi perkembangan ekspor produk CPO Indonesia ke Eropa. Maka untuk menguji kebenaran tudingan tersebut apakah murni perlindungan lingkungan hidup atau hanya langkah politis, maka Indonesia melakukan berbagai penelitian terhadap produk CPO di Indonesia.