Analisis Penerapan E-Government Menuju Asahan Smart City (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Asahan)

Abstract

Pelayanan publik berbasis elektronik yang didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan untuk memberikan manfaat dalam kemudahan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah Kabupaten Asahan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran E-Government di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asahan berupaya mewujudkan serta menjalankan e-Government di Kabupaten Asahan dengan azas manfaat, keadilan dan pemerataan, kepastian hukum, keamanan serta etika dengan tujuan untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang bersih, baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien dalam pelayanan publik menuju penyelenggaraan pemerintahan yang smart government dengan prinsip ekonomi biaya ringan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi terkait datadata sekunder untuk mendukung penelitian ini. Adapun kondisi dari terselenggaranya e-Government di lingkungan Kabupaten Asahan dapat dikatakan cukup baik secara infrastruktur command center, kelembagaan seperti perangkat hukum, kemampuan keuangan daerah, serta sumber daya manusia meskipun ada tugas-tugas yang harus diperbaharui dan ditingkatkan seperti halnya pengembangan sistem informasi di seluruh perangkat daerah yang belum terintegrasi seluruhnya. Selanjutnya pemenuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan pemerintah Kabupaten Asahan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa sistem yang belum terintegrasi karena kekurangan sumber daya manusia untuk menjalanankan sistem serta pemahaman akan sistem teknologi informasi dan komunikasi belum dimengerti oleh hampir seluruh pihak terutama organisasi perangkat daerah di lingkungan kecamatan dan kelurahan. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Asahan agar fasilitas sarana dan prasarana yang telah disediakan untuk mendukung pelayanan publik secara elektronik dapat berjalan dengan baik.