Pengaturan bentuk dan Pengelolaan Perseroda Sebagai Badan Hukum yang Ideal Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah

Abstract

Based on empirical research shows that private companies often operate more efficient than State/Regional Owned Enterprises (SOE/ROE). State/Regional Owned Enterprises that do not run efficiently result in the burden borne directly by the state. This is not in accordance with the position of ROE as an agent of business and agent of development. To overcome this problem, besides relying on the role of demand-side such as law or regulation, it must also play a supply-side role, namely by compiling the application of the principles of good corporat. The implementation of good corporate governance on ROE has been hampered due to the regional financial status of ROE and the concentration of share ownership by the Regional Head. This study will discuss about (a) the management model and accountability of ROE in the form of a system that is in accordance with the principles of healthy company management; (b) the determination of the legal and financial status of ROE in the form of a unit as financial and wealth of the separated region and (c) the ideal arrangement for a ROE in the form of a company in Indonesia in accordance with the principles of good corporate governance. This research is normative juridical research that is qualitative and comparative by using a combination of several types of approaches, namely the statue approach, conceptual approach, (philosophy approach and case approach. The main data in this study are secondary data can be divided into primary raw materials and secondary raw materials collected through library research. The results of the study show that (a) the management model and accountability of Regional Owned Enterprises in the form of Perseroda in accordance with the principles of sound corporate management is management by referring to good corporate governance by minimizing the interference of the Regional Government ; (b) Determination of the legal and financial status of BUMD in the form of percentages as financial and wealth of separated regions facing 3 (three) obstacles, namely (a) Structural Barriers, Barriers to legal substances ; (c) Obstacles in the application of Law. In this case, the financial legal status and wealth of Regional are in the form share of Perseroda, so that the legal status of finance and wealth is private. This has an impact on the management of the system which refers to the management of private legal entities, while supervision in the context of public law is carried out on regional finances that have been separated in the form of shares; (c) The ideal arrangement for ROE in the form of Perseroda in Indonesia in accordance with the principles of good corporate governance is carried out through legislation specifically regulating ROE where the arrangement is in line with the law in which there is an affirmation of the financial status of the ROE.

Berdasarkan riset secara empiris menunjukan bahwa perusahaan swasta sering kali beroperasi lebih efisien dibanding dengan perusahaan negara (BUMN/BUMD). Perusahaan negara yang tidak berjalan efisien mengakibatkan besarnya beban yang ditanggung langsung oleh negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan kedudukan BUMD sebagai agent of business dan agent of development. Untuk mengatasi persoalan itu, disamping mengandalkan peran demand-side seperti hukum atau regulasi, juga harus memerankan supply-side, yaitu dengan cara menyusun penerapan prinsip-prinsip good corporate governance. Penerapan good corporate governance pada BUMD mengalami hambatan karena status keuangan daerah pada BUMD dan konsentrasi kepemilikan saham oleh Kepala Daerah. Penelitian ini akan membahas mengenai (a) model pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMD berbentuk perseroda yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat; (b) penentuan status hukum keuangan dan kekayaan BUMD berbentuk perseroda sebagai keuangan dan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (c) pengaturan yang ideal terhadap BUMD berbentuk perseroda di Indonesia sesuai dengan prinsip good corporate governance. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan komparatif dengan menggunakan kombinasi dari beberapa jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan filsafat (philosophy approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dapat dibedakan menjadi bahan baku primer dan bahan baku sekunder yang dikumpulan melalui penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukan bahwa (a) model pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroda yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat adalah pengelolaan dengan mengacu pada good corporate governance dengan meminimalisir campur tangan Pemerintah Daerah ; (b) Penentuan status hukum keuangan dan kekayaan BUMD berbentuk perseroda sebagai keuangan dan kekayaan daerah yang dipisahkan menghadapi 3 (tiga) hambatan yaitu : Hambatan Struktural, Hambatan Substansi Hukum, dan Hambatan dalam penerapan. Dalam hal ini, keuangan daerah pada perseroda berupa sero (saham) sehingga status hukum keuangan dan kekayaan perseroda merupakan keuangan privat. Hal ini berdampak pada pengelolaan perseroda yang mengacu pada pengelolaan badan hukum ; (c) Pengaturan yang ideal terhadap BUMD berbentuk Perseroda di Indonesia sesuai dengan prinsip good corporate governance dilakukan melalui peraturan perundangan yang mengatur khusus BUMD dimana pengaturan tersebut setingkat dengan undang-undang dimana dalam pengaturan tersebut terdapat penegasan mengenai status keuangan BUMD.