Analisis Implementasi Kampung KB Terhadap Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Belawan Sicanang Kecamatan Medan Belawan Kota Medan

Abstract

Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh Bidang di lingkungan BKKBN. Kampung KB diharapkan akan membuat Program KB bergema kembali dan dapat menjangkau masyarakat, terutama yang berada di desa-desa, dusun-dusun, dan kampung-kampung di seluruh Indonesia, pemerintah mencanangkan gerakan keluarga berencana pada akhir 1970an dengan tujuan meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi dan menurunkan jumlah angka kelahiran bayi. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan pada Kampung KB tidak hanya identik dengan penggunaan dan pemasangan kontrasepsi, akan tetapi merupakan sebuah program pembangunan terpadu dan terintegrasi dengan berbagai program pembangunan lainnya. Berdasarkan latar belakang, penelitian merumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana implementasi program Kampung KB terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, adapun tujuan penelitian : untuk mengetahui implementasi program Kampung KB terhadap kesejahteraan keluarga di Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Jenis Penelitian adalah penelitian kualitatif dengan teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling kemudian informan yang diwawancarai yaitu PLKB, Koordinator kemudian masyarakat penerima program KB keseluruhan berjumlah 12 orang. Hasil penelitian Kebijakan tentang program Kampung Keluarga Berencana di Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan masih terdapat permasalahan yang menjadi kendala kurang optimalnya, Pertama :ketersediaan biaya operasional, bahwa pengelolaan dan pengawasan terhadap penggunaan ketersediaan dana operasional masih perlu ditingkatkan lagi mengingat pentingnya pengaruh terhadap motivasi kerja di lapangan, Kedua : secara umum dimensi komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sudah berjalan cukup baik, Ketiga : badan pelaksana pada kemampuan meningkatkan kualitas pelaksana kebijakan di lini lapangan, masih rendah.