Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung (Indirect Victim) Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Abstract

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan korban secara tidak langsung dapat berupa perlindungan terhadap hakhak korban yang turut menjadi korban dalam tindak pidana. Hal ini dapat dilihat terkait dengan tindak pidana korupsi dimana korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibagi atas 2 (dua) yaitu: korban langsung (Negara) dan korban tidak langsung. Korban tidak langsung tersebut meliputi individu dan badan hukum/korporasi. Adapun yang menjadi permasalahan dalam disertasi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban pihak ketiga dalam tindak pidana korupsi, bagaimana kedudukan hukum korban tidak langsung dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap perlindungan hukum bagi korban tidak langsung (indirect victim) atas putusan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Bentuk perlindungan hukum secara konkrit terhadap korban pihak ketiga dalam tindak pidana korupsi adalah restitusi dan kompensasi. Restitusi merupakan bentuk perlindungan hukum secara materil yang berorientasi pada pemulihan korban, dimana pelaku melalui pertanggungjawaban pidananya mengganti kerugian korban, sedangkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya. Kompensasi kerugian akibat tindak pidana korupsi diatur di dalam Pasal 35 UNCAC yang maksudnya bahwa Negara harus mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memberikan kewenangan ke pengadilan untuk memerintahkan orang-orang yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi untuk membayar kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang telah dirugikan oleh kejahatan tersebut; Kedudukan hukum korban dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Declaration of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Sedangkan Pertimbangan hakim terhadap perlindungan hukum bagi korban tidak langsung (isndirect victim) atas tindak pidana korupsi di Indonesia dibagi menjadi 2 kategori yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Dalam putusan tindak pidana korupsi terhadap upaya perlindungan korban tidak langsung, hakim lebih memberikan pertimbangan berdasarkan faktafakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dimana korban merasa dirugikan atas putusan tersebut.

The Legal protections for the crime of victims as the part of protections for the society, could be created in all sort of shapes such as giving repayment and compensation, medical service and legal aid. The indirect victim‟s protections could be as a protection for their right that included to be victims in the criminal actions. This could be seen concerning to the corruption criminal actions where the victims in the corruption criminal actions are divided into two classifications, they are, direct victims (State) and indirect victims (individuals and corporations). The polemics to be prescribe in this dissertation are how is the concreted legal protections for the victims as the third party in the corruption criminal actions, how is the indirect victim legal positions in the corruption legal protections and how are the Judges considerations to the legal protections for the indirect victims on the judges‟ verdicts over the corruption criminal actions in Indonesia. This is a legal normative research with Legislations approaches, cases approaches and conceptual approaches. Collecting data is being done by library studying and field study. Data analysis is used qualitative analysis. The concreted legal protection model against the victims of the third party in the corruption criminal actions are repayment and compensation. Repayment is the legal protection as material protection that oriented to restore the victims, where the corruptors through their criminal responsibilities compensate the victims‟ harms, while the compensation is a substitute for the victim‟s harms by the State because the corruptors cannot give the compensations fully that become their responsibilities. Compensations by the corruption criminal actions are ruled on the Article 35 UNCAC that means the State must take an action considered necessarily to delegate the authorities to the courts to order the perpetrators who commit the corruption of criminal actions to compensate the compensations against the other parties that has been inflicted by the crime. The legal position of victims in the case of corruption criminal actions are able to be seen from the Criminal Code (KUHAP), The Declaration of Basic principles of justice For Victims of Crime and Abuse of Power and United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). While the Judges‟ considerations against the legal protections for the indirect victims over the corruption criminal actions in Indonesia are divided into two categories, juridical consideration and non juridical consideration. In the verdicts of corruption criminal actions against the effort protections of indirect victims, the judges do more considerations based on the juridical facts that are described on the court sessions where the victims feel harm over those verdicts.