Kajian Infrastruktur Permukiman Kumuh di Kecamatan Babussalam

Abstract

Based on the Central Statistics Agency for Southeast Aceh Regency 2015 - 2025, Babussalam District is one of the districts in Southeast Aceh Regency with the highest population density. In 2015 the population of Babussalam District was 2,758 people per km2 with an area of 9.42 km2 or a density of up to 293 inhabitants per km2. With this population density, Babussalam District can be classified into areas with high density. Babussalam Subdistrict which consists of 27 villages has 3 villages which are indicated as slums and are predicted to continue to deteriorate, namely the City of Kutacane village, Pulo Latong Village and Pulonas Village. Slums in Babussalam Sub-district is one of the implications that occur from economic development and population growth in Southeast Aceh District as a means to accommodate housing needs. However, these settlement infrastructure have not yet been accompanied by the fulfillment of livable settlement infrastructure by the government of Southeast Aceh District, especially Babussalam District. The condition of settlement infrastructure in 3 villages, namely Kota Kutacane Village, Pulo Latong Village and Pulonas Village are very poor, such as narrow and damaged roads with inadequate clean water and inadequate waste collection. High building density with limited area and the number of occupants in a dense building is a big problem that occurs in 3 villages in Babussalam Subdistrict today. The research method used in this study is a Qualitative Descriptive Methodology, in which researchers interpret the data obtained through direct observation in the field. The data are interpreted and the method of data collection is based on theoretical basis. The results of the study were recommendations and directions for the management of slums in 3 villages in Babussalam Sub-district, Southeast Aceh Regency, namely Kutacane City Village, Pulo Latong Village and Pulonas Village aimed at the local government and stakeholders in determining the direction of local government polic

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara 2015 - 2025, Kecamatan Babussalam merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara yang kepadatan penduduknya paling tinggi. Pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kecamatan Babussalam sebanyak 2.758 jiwa per km2 dengan luas wilayah 9,42 km2 atau memiliki kepadatan hingga 293 jiwa per km2. Dengan kepadatan penduduk tersebut, Kecamatan Babussalam dapat digolongkan ke dalam wilayah dengan kepadatan padat. Kecamatan Babussalam yang terdiri dari 27 desa memiliki 3 desa yang terindikasi sebagai pemukiman kumuh dan diprediksi akan terus memburuk yaitu Desa Kota Kutacane, Desa Pulo Latong dan Desa Pulonas. Pemukiman kumuh di Kecamatan Babussalam adalah salah satu implikasi yang terjadi dari perkembangan ekonomi dan pertambahan penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara sebagai sarana untuk menampung kebutuhan tempat tinggal. Namun sarana pemukiman tersebut belum disertai dengan pemenuhan infrastruktur pemukiman yang layak huni oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara khususnya Kecamatan Babussalam. Kondisi infrastruktur pemukiman di 3 desa yaitu Desa Kota Kutacane, Desa Pulo Latong dan Desa Pulonas sangat buruk seperti jalan dengan lebar yang sempit dan rusak, air bersih yang belum memadai serta penampungan sampah yang belum tersedia. Kepadatan bangunan yang tinggi dengan luas wilayah yang terbatas dan jumlah penghuni dalam satu bangunan yang padat merupakan permasalahan besar yang terjadi pada 3 desa di Kecamatan Babussalam saat ini. Metoda penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah Metodologi Deskriptif Qualitatif, di mana peneliti melakukan interpretasi atas data yang yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan. Data yang diinterpretasi dan metoda pengumpulan datanya berdasarkan landasan teori. Hasil penelitian berupa rekomendasi dan arahan terhadap penataan pemukiman kumuh di 3 desa di Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara yaitu Desa Kota Kutacane, Desa Pulo Latong dan Desa Pulonas yang ditujukan pada pemerintah setempat serta stakeholder dalam menentukan arah kebijakan pemerintah setempat.