Implemntasi Program “Menjelajah Desa Menjemput Pajak” pada Bandan Pendapatan Kabupaten Langkat

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kesempatan bagi daerah agar dapat mengelola pelayanan dan pemungutan PBB-P2 secara mandiri. Dengan begitu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya karena kini pemerintah daerah harus mampu menggali potensi PBB-P2 secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana implementasi program pelayanan menjelajah desa menjemput pajak terkait dengan pelayanan PBB-P2 pada Badan Pendapatan Kabupaten Langkat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mendorong dan menghambat implementasi program menjelajah desa menjemput pajak pada Badan Pendapatan Kabupaten Langkat. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah wilayah kerja Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. Penelitian ini menggunakan teori Edward III. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Langkat dan petugas yang melakukan kegiatan pelayanan PBB-P2 serta wajib pajak di Kabupaten Langkat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder sebagai data pelengkap. Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan logika induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi program menjelajah desa menjemput pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat secara umum sudah berjalan dengan baik. Faktor pendukung suksesnya implementasi program menjelajah desa menjemput pajak di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat adalah : Komitmen pimpinan dan sumber daya. Factor penghambat kesadaran masyarakat yang rendah, dan terdapat beberapa kasus dimana Wajib Pajak yang tidak mau membayar PBB karena alasan bahwa mereka bukan pemilik objek pajak tetapi hanya mengontrak atau sebagainya.

The ratification of law number 28 of 2009 provides an opportunity for the district to be able to manage UN-P2 service and voting independently. With so the local government has a greater responsibility than before because now the local government should be able to explore the potential of the UN-P2 optimally. This research aims to explain how the implementation of the village's Explore service program is picking up taxes related to UN-P2 services at the Langkat District Revenue Board. In addition, the research aims to determine what factors that can encourage and inhibit the implementation of the village-exploring program to pick up taxes on the district Revenue Board of Langkat. The form of research used in this study is descriptive research with a qualitative approach. The research location taken by researchers is the working area of the Office of Regional Revenue Agency Langkat Regency. This study used Edward III's theory. The informant used in this study was the head of the Langkat District Revenue board and the officers who conducted UN services-P2 as well as taxpayers in Langkat district. The data used in this research is primary data as well as secondary data as complementary data. Qualitative analysis in this study was conducted with an inductive logic approach. Based on the results of the research can be noted that the implementation of the program to explore the village picking up taxes in the District Revenue Board of Langkat is generally well-done. Contributing factors to the success of implementation of village-exploring program to collect tax in the Regional Revenue Board of Langkat District are: Commitment of leadership and resources. The Factor is a low community awareness inhibitor, and there are some cases where taxpayers do not want to pay the UN for reasons that they are not the owner of a tax object but only contracted or so on.