Afdeeling Deli En Serdang Tahun 1910 - 1942

Abstract

Skripsi ini berjudul Afdeeling Deli en Serdang tahun 1910-1942. Penelitian ini merupakan kajian sejarah pemerintahan pada masa Kolonial Hindia Belanda. Dalam pelaksanaan penelitiannya, skripsi ini menggunakan metode sejarah. Pada proses Heuristik, digunakan sumber-sumber berupa arsip laporan serah terima jabatan (Memorie Van Overgave), Besluit, Algemeene Secretarie, Staatsblad, Encyclopedie van Nederlandsch Indie, Binnenlandsch Bestuur, Kolonial Verslag, jurnal, dan buku-buku sejaman sebagai data primer serta buku, skripsi, tesis sebagai data sekunder. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan verifikasi yakni kritik intern dan ekstern untuk menemukan fakta-fakta. Selanjutnya fakta-fakta tersebut diinterpretasikan sehingga diperoleh data yang objektif untuk diceritakan kembali dalam proses historiografi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai wilayah Deli Serdang saat ini pada masa kolonial Hindia Belanda. Sebelumnya wilayah ini merupakan dua kerajaan besar yang berbeda yaitu Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang yang secara historis memiliki kesamaan genealogi. Pemerintah Hindia Belanda yang bersifat sentralisasi menganggap ini tidak efisien, karena banyak urusan-urusan pemerintahan bersifat lokal yang harus diurus oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah Hindia Belanda memberi wewenang otonomi pada setiap daerah jajahannya dan membentuk Afdeeling yang setara dengan kabupaten saat ini. Latar belakang ditetapkannya Deli dan Serdang sebagai satu Afdeeling adalah karena wilayah Deli dan juga Serdang merupakan pusat industri perkebunan bahkan kedua wilayah ini disebut sebagai Het Dollar Land (Negeri Dolar). Ekspansi perkebunan di Afdeeling Deli en Serdang ini memicu konflik-konflik di perkebunan, sehingga pemerintah Hindia Belanda melakukan merasa perlu melakukan reorganisasi pemerintahan dan menyatukan kedua wilayah Deli dan Serdang secara administratif. Selain itu, penyatuan kedua wilayah Deli dan Serdang dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi dan mempertahankan wilayah jajahannya atas wilayah ini.