Penerapan Good Corporate Governance dalam Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Gunung Bayu

Abstract

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) merupakan kewajiban bagi setiap perusahaan sebagaimana ketentuan Pasal 87 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. SMK3 bertujuan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, maka PTPN IV Kebun Gunung Bayu menerapkan SMK3. Walaupun pada prakteknya sudah dilaksanakan SMK3, akan tetapi kecelakaan kerja masih saja terjadi di PTPN IV Kebun Gunung Bayu. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai penerapan SMK3 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif dengan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa perumusan kebijakan SMK3 PTPN IV Kebun Gunung Bayu dibuat melalui proses konsultasi antara Manajer Unit, P2K3, dan SP-BUN Kebun Gunung Bayu yang memuat visi, tujuan perusahaan, komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, serta kerangka program kerja yang mencakup kegiatan perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/atau operasional. Kebijakan tersebut telah dijelaskan dan disebarluaskan kepada semua pekerja maupun pihak luar. Perumusan kebijakan tersebut telah sesuai dengan Pasal 7-8 PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Penerapan GCG dalam SMK3 pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu dilaksanakan berdasarkan Keputusan No:DK/18/KPTS/2016 dan No:04.03/02/KPTS/2016 tentang Pemberlakuan Infrastruktur GCG PTPN IV. Dimana penerapan GCG dalam SMK3 PTPN IV Kebun Gunung Bayu tersebut mengacu pada Pasal 36 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Coorporate Governance) pada BUMN dan Pasal 6 PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3. Hal ini dibuktikan dengan Sertifikat Bendera Emas yang diperoleh PTPN IV Kebun Gunung Bayu atas penerapan SMK3 dengan nilai 95 pada tahun 2018. Selanjutnya kendala yang dihadapi dalam penerapan GCG dalam SMK3 pada PTPN IV Kebun Gunung Bayu meliputi kendala internal seperti tindakan yang berbahaya dan kondisi yang berbahaya, serta kendala eksternal seperti kurangnya pengawasan dan anggaran yang terbatas dalam kegiatan SMK3. Upaya yang dilakukan PTPN IV Kebun Gunung Bayu untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan membuat program K3 yang dianggap penting untuk dilaksanakan di PTPN IV Kebun Gunung Bayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implementation of SMK3 (Job Health and Safety Management System) is the responsibility of every company as it is specified in Article 87 of Law No.13/2003 on Manpower. Its aim is to prevent or minimize the incidence of work accidents or sickness due to work. Therefore, PTPN IV Kebun Gunung Bayu applies SMK3. Even though it has been implemented, there are still many work accidents at this plantation so that it is necessary to do a research on its implementation according to legal provisions. The research used descriptive juridical normative method. Secondary data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data were gathered by conducting library research and field research, guided by interviews. The gathered data were analyzed qualitatively. The conclusion of the research was that the formula of the policy on SMK3 at the PTPN IV Kebum Gunung Bayu was made through the process of consultation among the Unit Manager, P2K3, and SP-BUN Kebun Gunung Bayu. It contained vision, company’s objectives, commitment, and determination to carry out the policy and the framework of work program which included company’s general and/or operational activities. This policy has been explained and informed to all workers and other parties, and it is in accordance with Articles 7 and 8 of PP No. 50/2012 on the Implementation of SMK3. The implementation of GCG in the SMK3 at this plantation is based on the Decree No DK/18/KPTS/2016 and No. 04.03/02/KPTS/2016 on the Implementation of GCG Infrastructure of PTPN IV. The implementation of GCG is referred to Article 36 of the Decree of the Minister of State of BUMN No. PER-01/MBU/2011 on the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN and Article 6 of PP No. 50/2012 on the Implementation of SMK3 which is specified in the Gold Flag Certificate obtained by PTPN IV Kebun Gunung Bayu with the score of 95 in 2018. The obstacles in implementing GCG in SMK3 were internal obstacles such as dangerous action and dangerous condition and external obstacles such as lack of supervision and limites budget in its activities. To solve these problems, the plantation management makes K3 management which is considered important to be implemented according to legal provisions.