Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Metrologi Legal untuk Mewujudkan Perdagangan yang Adil dan Aman (Fair and Safe Trade)

Abstract

Legal certainty in the application of Legal Metrology has not been achieved in Indonesia, so a fair and safe trade has not been realized, which in turn has not been able to create welfare for all Indonesian people. This Dissertation is aimed to formulating ideas in reforming the Legal Metrology legal system in Indonesia that can encourage the realization of protection for all people through legal certainty in the application of legal metrology. The ideas, concepts and prepositions in this Dissertation research were built using normative juridical research methods with statutory, conceptual, and case approaches, and analyzed qualitatively. The uncertainty in the Legal Metrology legal system in Indonesia is caused by factors of legal substance, legal structure and legal culture that affect the implementation of legal metrology as a whole. In substance, the material of Law Number 2 of 1981 concerning Legal Metrology (UUML) contains many weaknesses, namely: unclear status and definition, mismatch in delegation of tasks regarding unit standards, contains a number of norm conflicts, unclear financing norms and has not accommodated developments developments in the field of international trade and norms in technical regulations in the field of Legal Metrology that guide internationally. These substantial obstacles have an impact on the emergence of obstacles in the legal structure of legal metrology, namely: institutional uncertainty, conflict of authority between central and regional governments, unsupported Legal Metrology infrastructure, limited human resources as manpower, and weak supervisory function in the implementation of Legal Metrology. The obstacles to the legal substance and legal structure become more complex with the lack of understanding, awareness, and public participation in the implementation of Legal Metrology which appears as an obstacle to legal culture. The idea or concept of change in the implementation of legal metrology in Indonesia is carried out through reform of the legal system, covering the substance of the UUML, structure, and legal culture. The substance of the law is developed through the drafting guidelines stipulated by the International Organization of Legal Metrology (OIML) in Document D-1: 2012 with the aim of ensuring the harmonious implementation of Legal Metrology regulations in all regions of a country. In the institutional aspect, stipulating policies and coordinating their implementation must remain under the authority of the National Legal Metrology Institute which is organized by the central government. The building of substance and structure subsequently contributes to increasing understanding, awareness, and community participation in building the implementation of Legal Metrology to promote fair and safe trade. The idea of reforming the legal metrology legal system is believed to be able to provide solutions to problems of legal substance, legal structure and legal culture in the implementation of Legal Metrology in Indonesia, so that the goal of creating a fair and safe trade can be achieved through using measuring equipment in the application of legal metrology.

Kepastian hukum penyelenggaraan metrologi legal belum tercapai di Indonesia, sehingga belum terwujud suatu perdagangan yang adil dan aman yang pada gilirannya belum mampu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disertasi ini ditujukan untuk memformulasikan gagasan-gagasan dalam reformasi sistem hukum metrologi legal di Indonesia yang dapat mendorong terwujudnya perlindungan bagi seluruh rakyat melalui kepastian hukum dalam penyelenggaraan metrologi legal. Gagasan, konsep dan preposisi dalam penelitian disertasi ini dibangun dengan menggunakan metode penelitian juridis normatif yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Ketidakpastian dalam sistem hukum metrologi legal di Indonesia disebabkan oleh faktor substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang mempengaruhi penyelenggaraan metrologi legal secara keseluruhan. Secara substansi, materi Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (UUML) mengandung banyak kelemahan, yakni: ketidakjelasan status dan defenisi, ketidaksesuaian pendelegasian tugas mengenai standar-standar satuan, mengandung sejumlah konflik norma, ketidakjelasan norma pembiayaan dan belum mengakomodir perkembangan-perkembangan dalam bidang perdagangan internasional dan norma-norma dalam regulasi teknis di bidang metrologi legal yang menjadi panduan secara internasional. Hambatan substantial tersebut berdampak pada muncul hambatan-hambatan pada aspek struktur hukum metrologi legal, yakni: ketidakpastian kelembagaan, tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur metrologi legal yang tidak mendukung, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan metrologi legal. Hambatan substansi dan struktur hukum tersebut menjadi lebih komplek dengan rendahnya pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan metrologi legal yang muncul sebagai hambatan kultur hukum. Gagasan atau konsep perubahan dalam penyelenggaraan metrologi legal di Indonesia dilakukan melalui reformasi sistem hukum, mencakup substansi UUML, struktur, dan kultur hukum. Substansi hukum dibangun melalui panduan penyusunan yang ditetapkan oleh Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML) dalam Document D-1: 2012 dengan maksud memastikan implementasi regulasi metrologi legal secara harmonis di seluruh wilayah suatu negara. Pada aspek kelembagaannya, penetapan kebijakan dan koordinasi pelaksanaannya harus tetap menjadi kewenangan lembaga metrologi legal nasional yang diorganisasikan oleh pemerintah pusat. Terbangunnya substansi dan struktur selanjutnya turut mempengaruhi peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam membangun penyelenggaraan metrologi legal dalam mewujudkan perdagangan yang adil dan aman. Gagasan tentang reformasi sistem hukum metrologi legal tersebut diyakini akan dapat memberikan solusi atas permasalahan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum dalam penyelenggaran metrologi legal di Indonesia, sehingga tujuan untuk terciptanya perdagangan yang adil dan aman dapat diwujudkan melalui penggunaan instrumen ukur dalam penyelenggaraan metrologi legal.