Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Suatu Perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak (Studi Putusan Nomor 182/Pdt.G/2014/Pn Plg

Abstract

Pelaksanaan tugas notaris berpegang teguh pada asas Tabellionis Officium Fideriter Exercebo. Artinya bahwa notaris itu harus bekerja secara tradisional, apa yang dilakukan notaris dalam mencari kebenaran formal haruslah tetap sama dengan yang sudah ditetapkan. Hal itu seperti dapat dikatakan bahwa hal tersebut sudah merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu draft standar yang telah dibuat oleh notaris atau dari bank seperti perjanjian kredit, akta pengakuan hutang, draft yang telah ditetap oleh pihak bank yang harus dilaksanakan oleh notaris. Realita yang terjadi di kalangan adalah adanya akta notaris dipermasalahkan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah sejauh mana kewenangan dan pertanggungjawaban notaris atas akta yang dibuatnya berdasarkan Undang Undang Jabatan Notaris, bagaimana kekuatan akta notaris sebagai alat bukti dalam suatu perjanjian dan bagaimana analisis terhadap kekuatan pembuktian atas akta otentik yang sudah dibatalkan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian Kepustakaan dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Nomor Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Brt dikaitkan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, menyimpan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai akta otentik memiliki sifat dan kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal serta kekuatan pembuktian materiil. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktian bahwa akta itu palsu. Oleh sebab itu jika dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka hakim harus menerima akta notaris sebagai suatu alat bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian akta notaris menurut Pasal 1870, 1871 dan Pasal 1875 KUHPerdata memberikan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang kebenaran yang terdapat dalam akta. Analisis yang berkaitan dengan kekuatan akta notaris yang telah dibatalkan, yaitu akta notaris yang awalnya merupakan akta otentik berubah menjadi akta di bawah tangan. Akta otentik dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sempurna. Sedangkan akta yang berkedudukan di bawah tangan, maka pembuktiannya akan diserahkan kepada hakim. Akta di bawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874 t 1984 KUH-perdata. Terhadap akta di bawah tangan apabila ada tanda tangan yang disangkal, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Dengan demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta di bawah tangan tersebut tidak banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan.