dc.contributor.advisor | Kariono | |
dc.contributor.author | Anshari, Mhd Haikal | |
dc.date.accessioned | 2021-05-10T07:58:33Z | |
dc.date.available | 2021-05-10T07:58:33Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32600 | |
dc.description.abstract | At present the taxation sector is one of the sources of revenueideal both revenues by the central government and local governments. Withthe existence of Law No. 12 of 2008 on amendments to Law No. 32 year 2004 concerning regional government and Law no. 33 of 2004 about the financial balance between the central government and local governments, then central government and local governments assign powers and responsibilities to local governments to manage their own households. Of allmany taxes collected in the regency / city one of the taxesreliable to generate funds for the region is Restaurant Tax. The problems raised are: how is the mechanism imposition and collection of restaurant tax; whether the constraints in the procedure are on Regional Tax and Retribution Management Agency for Medan City; what are the efforts which is done in the collection of the restaurant tax. The research method used is a quantitative research method. The data source used is data secondary and primary data. The conclusion of this research is that when viewed from its potential, the taxation sector can become one of the sectors that meet development financing. Wrong One part of local taxes that greatly affects local income isrestaurant tax, by discussing the mechanism in restaurant tax collectionit is expected that all taxpayers can run properly obligations as taxpayers in order to realize the target of the restaurant tax. | en_US |
dc.description.abstract | Pada saat ini sector perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan yang ideal baik itu penerimaan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dengan adanya Undang – undang No. 12 Tahun 2008 atas perubahan Undang- undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang– undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dari sekian banyak pajak yang dipungut di daerah kabupaten/kota salah satu pajak yang dihandalkan untuk menghasilkan dana bagi daerah adalah Pajak Restoran.
Adapun permasalahan yang diangkat adalah: bagaimana mekanisme pengenaan dan pemungutan pajak restoran; apakah kendala dalam prosedur pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan; apakah upaya – upaya yang dilakukan dalam pemungutan pajak restoran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.
Kesimpulan Penelitian ini yaitu bila dilihat dari potensinya, sector perpajakan dapat menjadi salah satu sektor yang memenuhi pembiayaan pembangunan. Salah satu bagian dari pajak daerah yang sangat mempengaruhi pendapatan daerah adalah pajak restoran, dengan dibahasnya mekanisme dalam pemungutan pajak restoran tersebut maka diharapkan kepada seluruh wajib pajak dapat dengan baik menjalankan kewajibanya sebagai wajib pajak agar terealisasinya target dari pajak restoran tersebut. Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Sumatera Utara | en_US |
dc.subject | Pajak Daerah | en_US |
dc.subject | Pajak Restoran | en_US |
dc.title | Mekanisme Pengenaan dan Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Medan | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.nim | NIM152600049 | |
dc.description.pages | 60 Halaman | en_US |
dc.description.type | Skripsi Sarjana | en_US |