Masyarakat dan Perkebunan , Studi Mengenai Sengketa Pertanahan antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara (Community And Plantations: A Study Of Land Dispute Between Community Versus PTPN-II And PTPN-III In North Sumatera

Abstract

Historically, disputes between community against plantations have occurred since the era of colonialism, that was when the global exploitation and capital investment by Holland Ondememing capitalists started. Periodically, disputes also happen dealing with rental land of community territorial rights (tanah ulayat rakyat) by the Sultan - on behalf of the people - to the Onderneming. People lost the rights to cultivate, plant, and harvest their territorial land which has become plantations. After the Indonesian independence (1945), conflicts still went on until the period of RIS, KMB, returning to NKRI, period of Nationalization of Holland Plantations in Indonesia, New Order Goverment (Pemerintah OREA), and up to the Reform Era (Era Reformasii. Disputes have been geared by social, economical, and political factors. Although dispute resolution has been made by the government,yet it is still difficult to find appropriate solution. Indonesian government has issued several Laws dan Regulations as instruments to overcome conflicts, but those instruments may not be applied effectively. Based on the above explanation, this research is expected to study factors of disputes, why it is difficult to overcome the disputes, and also to study the position of community territorial land, as well as advice of solution against the disputes. This research is based on Normative Law, having qualitative approach, which is basically based on library research to find primary and secondary resources. The data have been collected in such a way from the period of colonialism, enriched with description and case analysis happening between community versus PTPN-II and PTPN-III (State-Owned Plantations). The research finding indicates that main factors causing disputes of land between community versus PTPN-II and PTPN-III may not be separated from historical background, that is the existence of conflict of interest among plantation capitalists, community, and government. Solution in overcoming conflicts may never be effective for some reasons, such as the in effective law, the existence of political approach and government power. Although the government has engaged in deliberations to reach agreement with the community, yet community remains to be positioned in a weak bargaining position, so that the conflicts which have been overcome tend to appear again. It is suggested to reform UUPA (Agrarian Law), and the government has to be neutral in overcoming disputes, conduct studies related to community territorial land, and conduct negotiation with the community of conflict area. The government has to act as facilitator, and not as mediator, and all disputes are likely to be finished in court.

Sengketa antara Masyarakat versus Perkebunan secara historis telah terjadi sejak zaman Kolonial, ketika dimulainya eksploitasi dan investasi modal secara besar-besaran oleh pengusaha onderneming Belanda di Sumatera Timur. Secara priodik terjadi sengketa berkisar tentang penyewaan tanah hak ulayat masyarakat yang disewakan oleh Sultan kepada pihak ondememing. Masyarakat telah kehilangan hak untuk mengolah dan bercocok tanam serta memungut hasil hutan di atas hak ulayat mereka, yang telah dijadikan perkebunan. Setelah Indonesia Merdeka (1945) sengketa berlanjut sampai RIS, KMB, kembali ke NKRI hingga masa Nasionalisasi Perkebunan Belanda di Indonesia dan seterusnya pada masa Pemerintahan Orde Baru dan Reformasi. Sengketa semakin berkembang karena dipicu oleh faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik. Upaya penyelesaian sengketa telah dilakukan oleh Pihak Pemerintah, namun tidak pernah selesai seeara tuntas dan berlanjut sampai sekarang. Walaupun telah dilahirkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai instrument untuk mengatasi konflik, tetapi kesemua peraturan itu tidak berjalan secara efektif, akibatnya konflik tidak dapat diselesaikan dan berlanjut sampai saat ini. Berdasarkan hal tersebut di atas, diadakan penelitian untuk mengkaji faktor-faktor penyebab konflik, kenapa konflik sukar diselesaikan dan selalu muncul kembali, juga mengkaji bagaimana kedudukan hak ulayat serta bagaimana solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Penelitian ini adalah merupakan penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan Kualitattf; dititik beratkan pada studi perpustakaan untuk memperoleh data primer dan sekunder. Perolehan data ini dimulai dari masa lalu sampai sekarang dan dilengkapi dengan diskripsi dan analisa kasus yang terjadi antara Masyarakat versus Perkebunan PTPN-II dan III.Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa pertanahan antara Masyarakat versus PTPN-ll dan III tidak dapat dilepaskan dari Latar belakang historis, adanya konflik kepentingan antara pengusaha perkebunan, masyarakat dan pemerintah. Tidak efektifnya hukum yang berlaku dan penyelesaian konflik selalu dilakukan dengan pendekatan politik dan kekuasaan, meskipun dalam prakteknya ada dilakukan musyawarah, tetapi musyawarah berlangsung seeara tidak seimbang rakyat tetap berada dalam posisi runding (bargening position) yang lemah, sehingga walaupun konflik dapat diselesaikan, namun konflik itu akan muncul kembali. Disarankan agar diadakan reformasi UUPA, Pemerintah harus bersikap netral dalam menyelesaikan sengketa, melakukan penelitian terhadap hak ulayat dan dilakukan penyelesaian seeara musyawarah dilaksanakan dengan negosiasi. Pemerintah harus bertindak sebagai fasilitator bukan sebagai mediator dan sebagai upaya terakhir diselesaikan melalui Pengadilan.