Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser

Abstract

Kawasan Ekosistem Leuser merupakan kawasan penyangga (Buffer Zone) yang tidak boleh dirambah secara berlebihan atau dikonversikan untuk kepentingan lain karena merupakan salah satu kawasan konservasi dan memiliki status perlindungan resmi sesuai dengan Keppres Nomor. 33 Tabun 1998, dimana dalam pengelolaannya bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara perlu adanya suatu kebijakan dalam pengelolaan. Sebab kerusakan Kawasan Ekosistem Leuser bukan hanya berdampak pada ekologi, namun kegiatan ekonomi lokal juga mengalami degradasi, Penurunan fungsi - fungsi ekologis hutan tropis yang penting mengakibatkan dampak yang serius bagi sejumlah kegiatan ekonomi di dalam dan di sekitar Kawasan Ekosistem Leuser. Tujuan penelitian ini untuk menginventarisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser. Mengkaji pengaruh kebijakan tersebut bagi masyarakat terhadap pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dan untuk mengetahui hubungan kebijakan perencanaan, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan pengawasan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dengan peranserta masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Tenggara yaitu pada Desa Jambur Lak - Lak merupakan Desa yang terdapat di dalam Kawasan Ekosistem Leuser, Desa Gulo merupakan desa yang terdekat dengan Kawasan Ekosistem Leuser, dan Desa Salim Pipit merupakan desa yang berada diluar Kawasan Ekosistem Leuser, dengan jumlah responden sebanyak 82 Orang. Penelitian ini mengunakan analisis deskriptif korelasi dengan mengunakan uji korelasi Rank Spearman, dan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variable yang di teliti. Sebagai pengujian hipotasis dalam penelitian ini digunakan Uji t pada taraf ? =0,05 dan pada taraf ? = 0,01. Hasil penelitian ini berdasarkan korelasi rank Spearman (rs) dapat diketahui bahwa adanya hubungan antara perencanaan kebijakan dengan partisipasi masyarakat. Hubungan ini dapat dilihat dati nilai rs =0,455 dan nilai t hitung =4,570 lebih besar dari t tabel = 1,67 yang artinya kebijakan dalam perencanaan dapat mempengaruhi tingkat peran serta masyarakat, begitu juga hubungan antara kebijakan dalam pelaksanaan mempunyai hubungan sedang. Hubungan ini dapat kita lihat nilai rs = 0,635 dan nilai t hitung = 7,924 lebih besar dari t tabel = 1,67, sedangkan hubungan antara kebijakan pengawasan dengan peranserta masyarakat mempunyai nilai rs = 0,635 yang menunjukan hubungan kuat dimana t hitung = 7,924 lebih besar dati t tabel = 1,67. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa kebijakan yang diterbitkan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, baik kebijakan dalam perencanaan, maupun kebijakan dalam pelaksanaan dan kebijakan dalam pengawasan mempunyai korelasi positif dengan peran serta masyarakat.