Peranan Badan Amil Zakat Berdasarkan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Sumatera Utara (Studi pada Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara)

Abstract

Zakat is part of property with certain terms and condition whose owner is obliged by Allah Subhanawataala to give it to those who have the right to receive it under certain condition. Articles 6 and 7 of Law No.38/1999 on Zakat Management say that the organization implementing the zakat management is grouped into two such as Zakat Collecting Board and Zakat Collecting Institute. Zakat Collecting Board is established by the government so it is under the Department of Religious Affairs, while Zakat Collecting Institute is fully established under the community’s initiative such as the Sumatera Utara Provincial Zakat Collecting Board. This study is very motivating to do to get the description of the issues related to the zakat management in legal perspective for the welfare of the people of Sumatera Utara. The research questions to be answered are: first, how does the Sumatera Utara Provincial Zakat Collecting Board play its role based on Law No.38/1999 on Zakat Management; second, what program and supervision have been done by the Sumatera Utara Provincial Zakat Collecting Board in improving the welfare for the people of Sumatera Utara; and third, what constraints are faced by the Sumatera Utara Provincial Zakat Collecting Board in applying Law No.38/1999 on Zakat Management and what attempts have been done to overcome the constraints. This analytical descriptive and juridical empirical study was supported by primary and secondary data. Juridical study is a library study conducted by studying the legal materials which are relevant to the problems being studied. Empirical review was done to support normative data. The Result of this study showed that, in managing the zakat, the Sumatera Utara Provincial Zakat Collecting Board faced several constraints such as wrong perception shown by part of moslem community in understanding zakat fitrah and zakat maal (harta), inadequate number of human resources, and the muzakki distrust the Sumatera Utara Provincial Zakat Collecting Board. To overcome the constraints it faced, the Sumatera Utara Provincial Zakat Collecting Board has done several attempts such as socializing the importance of zakat to the community members through the zakat awareness movement, applying the open management in treating the amil and volunteers, managing the zakat based on honesty, transparency and professionalism, employing independent public accountant in auditing its finance, increasing cooperation with the other government agencies, and increasing its publication to the mustahiq and muzakki by increasing social activities in the community. The Sumatera Utara Provincial Zakat Collecting Board is suggested to comprehensively keep socializing the zakat related to law, wisdom, purpose, zakat resources in detail and how to calculate it in order to help increase public awareness to pay the zakat. The Sumatera Utara Provincial Zakat Collecting Board needs to make the statistics of zakat containing the data of muzakki and mustahiq that zakat collection can be more optimal. The Central Government needs to revise Law No.38/1999 on Zakat Management especially about the sanction. The sanction is not only for the Zakat Collecting Board but also for the muzakki who refuse to pay the zakat. The establishment of infrastructure such as the Ministry of Zakat and Wakaf (Islamic Tithe and Donation) is also needed. Through the Ministry of Zakat and Wakaf, like taxation, zakat can be directly managed by the state.

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu. Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa organisasi yang melakukan pengelolaan zakat di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Badan amil zakat di bentuk oleh pemerintah, yang berada di bawah Departemen Agama, sedangkan lembaga amil zakat sepenuhnya di bentuk atas prakarsa masyarakat, salah satu badan amil zakat yang ada tersebut adalah Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara.Penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan agar mendapatkan gambaran yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dalam perspektif hukum bagi kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Utara, permasalahan dalam penelitian ini yaitu: pertama, Bagaimana Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara menjalankan peranannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; kedua, Bagaimana program dan pengawasan Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Sumatera Utara; ketiga, Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan upaya mengatasinya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis penelitian adalah yuridis empiris yang di dukung data primer dan data sekunder. Penelitian yuridis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Tinjauan empiris untuk mendukung data normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu persepsi yang keliru dari sebagian masyarakat muslim terhadap pemahaman zakat fitrah dan zakat maal (harta), kekurangan sumber daya manusia (SDM), Problem ketidakpercayaan muzakki terhadap Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara. Untuk mengatasi kendala-kendala dihadapi oleh Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara telah melakukan beberapa upaya, diantaranya adalah melakukan sosialisasi arti pentingnya zakat kepada masyarakat melalui gerakan sadar zakat,melakukan perekrutan petugas amil dan relawan secara terbuka, pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara didasari amanah (kejujuran), transparan (keterbukaan), dan profesional serta keuangannya di audit oleh akuntan publik independen, meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dan meningkatkan publikasi ke mustahiq dan muzakki dengan cara meningkatkan kegiatan-kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat.Disarankan kepada Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara supaya terus melakukan sosialisasi zakat secara konprehensif yang berkaitan dengan hukum, hikmah, tujuan, sumber-sumber zakat secara rinci serta tata cara perhitungannya agar kesadaran publik untuk mengeluarkan zakat semakin meningkat. Badan Amil Zakat Daerah Sumatera Utara perlu membuat statistik zakat, yang berisi data muzakki dan mustahiq, sehingga pengumpulan zakat dapat lebih optimal. Pemerintah pusat perlu merevisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat terutama tentang sanksi. Sanksi tidak hanya ditujukan pada badan amil zakat saja, tetapi sanksi juga harus ditujukan kepada muzakki yang tidak mau membayar zakat. Pembentukan infrastruktur yang dibutuhkan seperti pembentukan Kementerian Zakat dan Wakaf juga perlu di buat, Dengan adanya Kementerian Zakat dan Wakaf ini, zakat dapat dikelola langsung oleh negara, seperti halnya pajak.