Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kota Medan

Abstract

Teacher Certification is an important program to improve the quality of National Education. The implementation of the program is the keys to success. Failure to implement the program means failure to achieve the goal. The focus of this research is to identify and analyze the implementation of teacher certification policies in Medan by using interactive issues initiated by George C. Edward III is communications, resources, disposition and bureaucratic structures that play a role in policy implementation. The fourth role is a very significant issue for policy implementation.This study uses qualitative descriptive analysis. Is a research subject in the teacher certification committee Medan City Department of Education, teachers who have been following the certification of teachers from 2007 to 2013, the committee LPMP teacher certification in North Sumatra and teacher certification in LPTK committee. The results of this study indicate that teacher certification policy implementation in Medan has met four issues of Public Policy Implementation model of Edward III, although not perfect. Communication is the weakest element in the implementation of teacher certification policy. Submission of information is interrupted by the lack of socialization in terms of both time and material and information delivery models are also causing less precise information is not clear and not up to the teacher. Weak regulation from the point of consistency has created a policy that is not a good image in the society. Regulatory change has been made public, especially teachers become confused. Alignments policy especially towards the target (teacher) should be created so that the program can reach targets and objectives to the maximum.

Sertifikasi Guru merupakan program penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Implementasi merupakan kunci sukses sebuah program. Kegagalan dalam melaksanakan program berarti kegagalan dalam mencapai tujuan dari program tersebut. Sementara fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di Kota Medan dengan menggunakan isu-isu interaktif yang digagas oleh George C. Edward III berupa komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Keberperanan empat isu ini sangat bermakna bagi implementasi kebijakan dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui analisis deskriptif dan objek penelitiannya adalah panitia sertifikasi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Medan, guru yang telah mengikuti sertifikasi guru dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, panitia sertifikasi guru di LPMP Sumatera Utara dan panitia sertifikasi guru di LPTK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kota Medan telah memenuhi empat isu Implementasi Kebijakan Publik model Edward III walaupun belum sempurna. Komunikasi adalah unsur yang paling lemah dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. Penyampaian informasi terganggu oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan baik dari segi waktu dan materinya serta model penyampaian informasi yang juga kurang tepat sehingga menyebabkan informasi yang tidak jelas dan tidak sampai ke guru. Kelemahan dari sudut konsistensi peraturan kebijakan itu sendiri telah menciptakan image yang tidak baik dalam masyarakat. Peraturan yang berubah-ubah telah membuat masyarakat khususnya guru menjadi bingung. Keberpihakan kebijakan khususnya terhadap guru (sebagai sasaran) hendaknya bisa diciptakan sehingga program ini bisa mencapai target dan sasaran secara maksimal.