Pidana Uang Pengganti Sebagai Kebijakan Pidana (Penal Policy) untuk Memulihkan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus : Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

Abstract

Corruption in public procurement results in state financial losses which have an impact on the state's ability to carry out its duties and responsibilities. Therefore, the substitute money penalty as a criminal policy to restore state finances is one of the pillars of corruption eradication. Currently, the purpose of the penalty for compensation money cannot be achieved because there are problems in stage (a) of the formulation in the form of inconsistencies in the purpose of criminal compensation in the Corruption Act; (b) application in the form of inconsistency of substitute criminal subside and (c) execution in which the convict chooses imprisonment as well as the convict who keeps the proceeds of corruption abroad. This research focuses on discussing (a) how the essence of the existence of substitute money in criminal policies to restore state finances in the criminal act of corruption in the public procurement in Indonesia; (b) How is the implementation of payment of replacement money in criminal acts of corruption in the public procurement in Indonesia; (c) How to reform the criminal law in the future against the penalty of substitute money. This type of research is normative legal research using secondary data collected through literature and document studies. This research is a prescriptive analysis using a statute approach and a case approach. The theory used is the theory of the purpose of punishment and the theory of criminal law policy. The results of the study show that (a) the essence of the presence of replacement money in the penal policy is an additional crime to restore state finances in the criminal act of corruption in the public procurement in Indonesia, which is to achieve the goal of punishment, namely as rehabilitation through compensation for state financial losses. which is in the interests of the community in order to achieve the essence of punishment, namely monodualistic balance (the interests of society and individuals); (b) Constraints on forced attempts because the proceeds of the crime are kept abroad due to differences in the legal system between Indonesia and other countries, the convict prefers to be imprisoned rather than returning the state financial losses and compensation for the penalty charged to the convicted corporation; (c) Future reform of criminal law against substitute money penalties to restore state finances through standardization of substitute money penalties so as to encourage the convicted person to return state losses and the ratification of the Bill on confiscation of assets resulting from criminal acts as the legal basis for confiscation of assets resulting from criminal acts of corruption at a later date.

Tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang/jasa mengakibatkan kerugian keuangan negara yang berdampak pada kemampuan negara untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, pidana uang pengganti sebagai kebijakan pidana untuk memulihkan keuangan negara merupakan salah satu pilar pemberantasan korupsi. Saat ini, tujuan pidana uang pengganti tidak dapat tercapai karena terdapat permasalahan di tahap (a) formulasi berupa inkonsitensi tujuan pidana uang pengganti dalam UU Tindak Pidana Korupsi; (b) aplikasi berupa inkonsistensi subsideitas pidana yang pengganti dan (c) eksekusi dimana terpidana memilih pidana penjara serta terpidana yang menyimpan hasil korupsi di luar negeri. Penelitian ini fokus membahas (a) Bagaimana esensi kehadiran pidana uang pengganti dalam kebijakan pidana (penal policy) untuk memulihkan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia; (b) Bagaimana implementasi pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia; (c) Bagaimana pembaharuan hukum pidana ke depan terhadap pidana uang pengganti. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan studi dokumen.Penelitian ini bersifat preskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan undangundang dan pendekatan kasus. Teori yang digunakan adalah teori tujuan pemidanaan dan teori kebijakan hukum pidana. Hasil penelitian menunjukan bahwa (a) esensi kehadiran pembayaran uang pengganti dalam kebijakan pidana (penal policy) adalah pidana tambahan untuk memulihkan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia adalah mencapai tujuan pemidanaan yaitu sebagai rehabilitasi melalui penggantian kerugian keuangan negara yang merupakan kepentingan masyarakat agar mencapai hakikat pemidanaan yaitu keseimbangan monodualistik (kepentingan masyarakat dan individu); (b) Kendala upaya paksa karena hasil tindak pidana disimpan di luar negeri karena terdapat perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan negara lain, Terpidana lebih memilih pidana penjara daripada mengembalikan kerugian keuangan negara dan Pidana uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana korporasi; (c) Pembaharuan hukum pidana ke depan terhadap pidana uang pengganti untuk memulihkan keuangan negara melalui standarisasi subsideritas pidana uang pengganti sehingga mendorong terpidana mengembalikan kerugian negara dan pengesahan RUU perampasan aset hasil tindak pidana sebagai dasar hukum perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di kemudian hari.