Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Kota (Studi Kasus: Kota Kisaran)

Abstract

Participation of community in development is an a condition that should be motivated/activated if we wish the community to participate in developmen. However, in order to support the community for participation in development is a problem that should be seek for solution. In fact, participative approach of the community in development particularly in Kisaran can be stated to be a relatively new result in which the momentum is still implemented in accordance whith the transition of democration characterizied by the fall of New Orde Regime. The participation process of the community in Kisaran has become a mandatory for consideration since formulated in the Laws No. 24 of 1992 regarding Layout Management. It is then followed by the enacment of the Governmental Rule No. 69 of 1996 regarding Implementation of Rights and Obligation and even Form and Procedures of Social Participation in Layout Management. The objective pf this study is to know decision making mechanism in the plan and urban facilities and basic facilities development scheme that happened in Kota Kisaran. In this case, the approach used is a qualitaive descriptive method based on questionnaire disseminated into the community and apparatus of Subregencial Government of Kota Kisaran Barat. The result of studyshowed that preparation of development policy concept was still not based on problem-solving based development policy. That the participation of community in the policy planning process of development has been carried out through a meeting such as suggestion/opinion, even thought there were some people of the community who felt that they were not still involved. In the implementation, of non physical development, cooperative participation, equality and readiness of the community in religious, socio-culture, legal and education guidance has been adequate, although the fund is still expected from the Government.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan suatu insentif yang bersifat kondisi yang harus digerakkan/dirangsang apabila kita menginginkan masyarakat mau berkorban untuk pembangunan. Akan tetapi untuk mendorong masyarakat mau berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri masih merupakan permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Pada kenyataannya pendekatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Kisaran dapat dikatakan merupakan hasil yang baru dimana momentumnya baru terlaksana seiring dengan proses transisi demokrasi yang ditandai dengan tumbangnya rezim Orde Baru. Proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan, di Kota Kisaran mulai menjadi keharusan untuk diperhatikan sejak dirumuskan dalam Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Hal ini kemudian ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Peratutaran Pemerintah No. 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata cara Partisipasi Masyarakat dalam Penataan Ruang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pengambilan keputusan dalam perencanaan dan perancangan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang terjadi di Kota Kisaran. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan metode deskriptip kualitatif berdasarkan kuesioner yang disebarkan kepada aparat pemerintah dan masyarakat di Kecamatan Kota Kisaran Barat. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa penyusunan konsep-konsep kebijakan pembangunan masih belum disusun berdasarkan analisis kebijakan yang berbasis pada pemecahan masalah. Bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, kebijakan pembangunan telah dilaksanakan melalui rapat/pertemuan berupa usul/pemikiran, walaupun masih ada masyarakat merasa belum diikut sertakan. Dalam pelaksanaan pembangunan non fisik, partisipasi kerjasama, kebersamaan dan kerelaan masyarakat pada kegiatan penyuluhan di bidang keagamaan, sosial-budaya, hukum dan pendidikari cukup baik, walaupun dananya masih diharapkan dari pihak pemerintah.