Penguatan Kelembagaan Pemerintah Kampung dalam Rangka Menunjang Pelaksanaan Otonomi Kampung (Studi Pada Kampung Tualang Baro, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang)

Abstract

Special autonomy in Aceh under Law Number 11 Year 2006 concerning Aceh Government is a concept that emphasizes the aspect of local autonomy to organize and manage his own household in accordance with the aspirations and available resources. Some consequences have to be prepared, among others: the ability of human resources, the ability of financial resources, facilities and infrastructure required, as well as organization and management. One form of government institutions that receive special attention are the lowest government in Aceh Tamiang known as Kampung. Entry Qanun Aceh Tamiang No. 19 of 2009 on government requires Kampung Kampung government in this case the apparatus to be better able to manage his own household. Research approach is descriptive method is through the depiction of the condition of government agencies kampung Tualang Baro through direct interviews with informants and to see the real conditions in the field. The results showed that the Government Institutional strengthening Organizational Structure Kampung Tualang Baro been formed and run in accordance with the Qanun Aceh Tamiang No. 19 of 2009 on Village Government; The need for improvement in terms of quality of human resources, which still needed more training to be received by the village authorities; Financing Tualang Baro village itself derived purely from the source of the funds provided by the government due to the absence of revenue village. The positive impact of the implementation of Qanun Aceh Tamiang District No. 19 of 2009 Regarding the village administration, village Tualang Baro against government institutions, shows that over the Qanun coordination lines and lines of command between elements of village government becomes clearer. Then also provide clarity on the duties, powers, and also the rights and obligations of Kampung apparatus; Kampung device looks more nimble in identifying and resolving problems; Government Kampung has been able to bring some of the Qanun as a result of the agenda and program Kampung derived from the aspirations of the people, while the negative impact of the lack of understanding and responsibility for some elements of the apparatus Kampung against the duties and functions that lead to the institutional structure of the village seem to be obese that have an impact on the lack of effective institutional Kampang government in achieving the ultimate goal of public welfare.

Otonomi khusus di Aceh yang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh merupakan suatu konsep yang menekankan pada aspek kemandirian daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dan sumber daya yang ada. Beberapa konsekuensi yang harus dipersiapkan antara lain : Kemampuan sumber daya manusia, kemampuan sumber keuangan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta organisasi dan manajemen. Salah satu bentuk lembaga pemerintah yang mendapat perhatian khusus yakni pemerintahan terendah yang di Aceh Tamiang yang dikenal dengan sebutan Kampung. Pemberlakuan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang pemerintahan Kampung menuntut pemerintahan Kampung dalam hal ini Aparaturnya untuk bisa lebih mampu dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Pendekatan penelitian yang dilakukan ialah dengan metode deskriptif yaitu melalui penggambaran kondisi kelembagaan pemerintah yang ada dikampung Tualang Baro melalui wawancara langsung dengan informan dan dengan melihat kondisi nyata dilapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Struktur Organisasi Penguatan kelembagaan Pemerintah Kampung Tualang Baro telah terbentuk dan berjalan sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung; masih diperlukannya perbaikan dari segi kualitas sumber daya manusia, dimana masih dibutuhkan lebih banyak pelatihan yang harus diterima aparat Kampung; Pembiayaan Kampung Tualang Baro sendiri didapat murni dari sumber dana yang diberikan pemerintah dikarenakan tidak adanya pendapatan asli kampung. Dampak positif penerapan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung, terhadap kelembagaan pemerintah Kampung Tualang Baro, memperlihatkan bahwa dengan berjalannya Qanun tersebut garis koordinasi dan garis komando antar unsur pemerintah Kampung menjadi lebih jelas. Kemudian juga memberikan kejelasan terhadap tugas, wewenang, dan juga hak dan kewajiban aparatur Kampung; Perangkat Kampung terlihat lebih cekatan dalam mengenali dan menyelesaikan permasalahan; Pemerintah Kampung telah mampu melahirkan beberapa Qanun sebagai hasil dari agenda dan program Kampung yang berasal dari aspirasi masyarakat Sedangkan dampak negatif yakni kurangnya pemahaman dan tanggung jawab sebagian unsur aparatur Kampung terhadap tugas dan fungsinya yang mengakibatkan struktur kelembagaan Kampung terkesan menjadi gemuk yang berakibat pada kurang efektifnya kelembagaan pemerintah Kampang dalam mencapai tujuan akhir yaitu mensejahterakan masyarakat.