Penyelenggaraan Pelaksanaan Syari’at Islam tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Studi Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat)

Abstract

Chapter 18 B verses (1) of Republic of Indonesian’s Constitution 1945 stated that the state recognizes and respect the special or extraordinary regional government units as regulated by the Law. The word “special” has wide scope. It is then possible to form regional government with special autonomy such as Aceh and Irian Jaya. And result of second amendment of chapter 18 and chapter 18 B of The Republic of Indonesian’s Constitution 1945 has given an expectation for Province of Aceh to implement the Islamic Syariah again in Serambi Mekkah. The implementation of Islamic Syariat on Khalwat in Province of Nanggroe Aceh Darussalam is a specialization for Aceh that has been regulated through the Law No. 44/1999 regarding The Implementation of Special Aceh Province, and it was then reconfirmed by the Law No. 18/2001 regarding the special autonomy for Aceh Province as Province of Nanggroe Aceh Darussalam, that has been replaced with the Law No. 11/2006 regarding Government of Aceh, including religious life, customs, education and the role of Ulama in policy making of Aceh region. This research was conducted to know the implementation of Islamic Syariat on Khalwat in Province of Nanggroe Aceh Darussalam. This was a descriptive research using juridical and normative methods, a method of research referring on law norms found in the statutes, and statutes related to implementation of Islamic Syariat on Khalawat in Province of Nanggroe Aceh Darussalam. The main data of research was secondary data explaining the primary data, including the law drafting, the results of researches, scholarship works, the field data, interview result of informants and the competent respondents in their parts, related to Implementation of Islamic Syariat on Khalwat in Province of Nanggroe Aceh Darussalam. It could be then concluded that implementation of Islamic Syariat on Khalwat in Province of Nanggroe Aceh Darussalam was still insufficient: 1. The implementation of Islamic Syariat on Khalwat in Aceh could not be realized completely because it was controversial to regulation of higher statutes, 2. There was no effective law enforcement so far, 3. particularly Qanum No. 14 regarding the khalwat. 4. The local material was not included yet according to Islamic Syariat into curriculum of Elementary School until Senior High School as described in national education standard, thus it could not exert positive impact on adolescents, students or pupils in understanding the importance of Islamic Syariat implementation in Aceh.

Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan Undang-undang. Perkataan khusus memiliki cakupan yang luas. Maka memungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus seperti Aceh dan Irian Jaya. Dan hasil amandemen kedua Pasal 18 dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut telah memberikan harapan bagi Provinsi Aceh melaksanakan syari’at Islam kembali didaerah serambi mekah. Penyelenggaraan Pelaksanaan Syari’at Islam tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan keistimewaan bagi Aceh yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian dikuatkan kembali dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Yang meliputi Penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penyelenggaraan Pelaksanaan Syari’at Islam tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan. dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pelaksanaan Syari’at Islam tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai data primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, karya kalangan sarjana hukum, data yang diperoleh dari lapangan, berupa hasil wawancara dari para imforman dan nara sumber yang berkompeten di bidangnya, yang ada keterkaitan dengan Penyelenggaraan Pelaksanaan Syari’at Islam tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penyelenggarakan pelaksanaan syari’at Islam tentang Khalwat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam belum terlaksana dengan baik antara lain. (1). Pelaksanaan syari’at Islam tentang khalwat di Aceh adalah tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (2). Penegakan hukum yang selama ini dilakukan belum efektif (3). Perlu segera merevisikan Qanun Pidana (Jinayah) khususnya Qanun No. 14 tentang Khalwat. (4). Belum dimasukan Materi muatan lokal yang sesuai dengan syari’at Islam kedalam kurikulum pendidikan dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sesuai standar pendidikan nasional, sehingga tidak memberikan dampak positif bagi remaja, pelajar dan para mahasiswa dalam memahami penting diberlakukan penyelenggaraan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh.