Decentralization And Its Implications On The Development Of Housing in Medan

Abstract

Pembangunan perumahan pada prinsipnya adalah tanggung jawab masyarakat, sementara peranan pemerintah adalah untuk mendorong, mengarahkan, menyediakan sarana untuk masyarakat, juga menciptakan iklim yang kondusif untuk pembangunan perumahan dan permukiman. Studi ini ingin menilai apakah pemenuhan kebutuhan perumahan penduduk di Medan lebih baik pada masa pemerintahan desentralisasi daripada pada masa pemerintahan sentralisasi. Maka dari itu, studi ini mempelajari 3 (tiga) aspek - program pemerintah pada pembangunan perumahan dan pemukiman, pembangunan perumahan itu sendiri, dan kebutuhan penduduk akan rumah. Sejak desentralisasi dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2001, maka studi ini mempelajari kondisi perumahan dalam 2 (dua) periode waktu: pemerintahan sentralisasi (1998-2000) dan pemerintahan desentralisasi (2001-2003). Berdasarkan arahan pemerintah pusat mengenai pembangunan perumahan yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan rumah mewah, menengah dan sederhana dengan perbandingan 1:3:6, pengumpulan data dilakukan untuk menilai pembangunan perumahan yang terjadi di Medan dalam ketiga klasifikasi tersebut dan kebutuhan perumahan penduduk untuk setiap klasifikasi rumah; untuk mengetahui keselarasan antara pembangunan perumahan dan kebutuhan perumahan. Pada saat yang sama, program-program perumahan dan permukiman Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan dikumpulkan dan wawancara juga dilakukan untuk menilai keberhasilan program-program tersebut dalam memberdayakan masyarakat pada pembangunan perumahan di Medan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembangunan perumahan di Kota Medan pada periode 1998-2003 tidak berhasil memenuhi kebutuhan rumah yang diharapkan pada setiap klasifikasi kebutuhan rumah selama periode tersebut. Pembangunan perumahan pada periode 1998-2000 menurun seiring dengan krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Sementara itu, persentase seluruh pembangunan perumahan pada tahun 2001-2003 lebih baik- bahkan pembangunan rumah menengah jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan- dibandingkan dengan periode sebelumnya, tetapi pemenuhan kebutuhan rumah tetap tidak mencukupi, bersamaan dengan besarnya ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi di antara ketiga klasifikasi rumah. Kurangnya kapasitas administrasi dan niat-politis pemerintah Kota Medan menyebabkan tidak adanya usaha yang dilakukan untuk mengatur pembangunan perumahan, bahkan untuk memahami kondisi perumahan di Kota Medan. Lebih dekat dengan masyarakat tidak berarti menjadikan Pemerintah Kota Medan secara otomatis dapat mengatur pembangunan perumahan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat seperti yang diharapkan, karena untuk melakukan hal tersebut Pemerintah Kota Medan terhalang dengan adanya kelemahan-kelemahan yang dimiliki institusi tersebut.