Kajian Tata Guna Lahan pada Pusat Kota Pamatang Raya Ibukota Kabupaten Simalungun

Abstract

The increase in the development of Pematang Raya as the capital of Simalungun District is followed by the demand for land area which can accommodate people’s activities, especially the need for offices, settlement, and commercial and service area. This condition has brought about the increase in land use which is initialized by the movement of the capital of Simalungun District from Pematangsiantar to Pematang Raya. Pematang Raya as the capital of Simalungun District has experienced population rapid growth and urban activities which bring about the development of land use and the need for urban service for people’s activities. Various urban activities grow in the linear town center following the main street. The activities which developed in this main street tend to be commercial and service activities which are paid attention by the government and make it to be commercial and service area. The problem of the research was how about the condition of the land use and what factors which influenced it on the corridor of the main street at Pematang Raya as the center of the urban economic activities and regional service. As the time passed, the change had showed the change in function, from consumptive factor to productive function. The objective of the research was to analyze some factors which influenced the change of land use on the corridor of the main street by identifying the development of the economic activities, identifying the change in land use, and analyzing some factors which influenced the change. The result of the research showed that town center had experienced the shift of function which was influenced by external factors such as the District Administration offices, commercial and service activities, and government policy program. The internal factor also influenced the change related to the development and the service level of facility and infrastructure and town utility, and the availability of land and town facilities. It is recommended that planning, utility, and control of the policy in using land should be paid attention to in using the land so that all potencies and problems can be anticipated as early as possible.

Peningkatan pembangunan pada wilayah Kota Pamatang Raya Ibukota Kabupaten Simalungun diikuti dengan adanya tuntutan akan kebutuhan lahan guna menampung aktivitas masyarakat, diantaranya kebutuhan lahan untuk perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa. Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya lahan terbangun, dimana pertambahan lahan terbangun diawali dengan pindahnya ibukota Kabupaten Simalungun dari Pematangsiantar ke Pamatang Raya. Kota Pamatang Raya sebagai Ibukota Kabupaten Simalungun mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dan aktivitas kota yang meningkat yang menyebabkan perkembangan guna lahan serta tingginya kebutuhan pelayanan perkotaan bagi masyarakat yang beraktifitas di kota tersebut. Berbagai pelayanan perkotaan tumbuh di pusat kota yang berbentuk linear mengikuti ruas jalan utama kota. Aktivitas yang berkembang diruas ini cenderung mengarah kepada aktivitas perdagangan dan jasa yang kemudian disikapi pemerintah dengan menjadikannya kawasan perdagangan dan jasa. Bagaimana kondisi tata guna lahan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya pada koridor jalan protokol Kota Pamatang Raya sebagai pusat aktifitas perekonomian kota dan pelayanan regional? Sejalan dengan waktu perubahan yang terjadi telah menunjukkan perubahan fungsi dari fungsi konsumtif ke fungsi yang lebih produktif. Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan pada koridor jalan protokol. Sasaran yang akan ditempuh adalah mengidentifikasi perkembangan aktifitas perekonomian, mengidentifikasi perubahan penggunaan lahan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Hasil studi yang diperoleh menunjukkan bahwa pusat kota telah mengalami pergeseran fungsi yang dipengaruhi adanya faktor eksternal berupa aktifitas kantor pusat pemerintahan tingkat kabupaten, aktifitas perdagangan dan jasa dan program kebijakan pemerintah. Faktor internal yang juga turut mempengaruhi perubahan ini terkait dengan perkembangan dan tingkat pelayanan sarana prasarana serta utilitas kota dan ketersediaan lahan serta fasilitas perkotaan. Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian kebijaksanaan dalam pemanfaatan lahan sehingga segala potensi dan permasalahan dapat diantisipasi sedini mungkin.