implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Rusunawa pada Lembaga Pendidikan Tinggi di Kota Medan Studi Kasus: Rusunawa USU, UMA dan IAIN -SU

Abstract

With the issuance of Law N0.16/1985 on Aprtment, the Draft of General Guidelines for Preparation and Submission of Proposal for Rusunawa (Rental Economical Apartment) Development Assistance at University No. 1/2006 and Regulation of State Minister of Public Housing No. 9/PERMEN/M/2008 on Guidelines for Rusunawa Development Assistance at Institution of Higher Education and Institution of Boarding Education, students can minimize the cost of their education. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the policy related to the implementation of the process of Rusunawa Development Assistance for the university students in the city of Medan. This study employed quantitative and qualitative approaches. Quantitative method focused on the variables as the object of study and the variables must be defined in the form of the operational process of each variable. Qualitative method was used to analyze the implementation of the policy of Rusunawa Development Assistance at Institution of Higher Education. This research method is ex-facto in nature which means the data were collected after all of the activities have already been implemented. The researcher can see the result of phenomena and tests the causal relationship of the available data. The result of this study showed that Rusunawa Development Assistance for university students was less effective. On one hand, there was no adequate communication between the assistance provider and the Institution of Higher Education as the assistance recipients either in terms of proposal or development processes. The assistance provider did not pay attention to the needs of the Institution of Higher Education such as technical specification wanted or needed by the University Rusunawa which cannot be generalized from one university to another. On the other hand, the university concerned could afford to provide the supporting facilities such as the furniture for the Rusunawa. The above things basically happened because of the inadequate communication between the policies implementers. Both parties should have periodically coordinated to each other to find out their respective rights and responsibilities. Yet, the evaluation of effectiveness was based on that there was no hindrance human in terms of human resources, disposition and bureaucratic structure, and according to the existing regulation, both policy implementers have done the three things well.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, Rancangan Pedoman Umum Penyusunan dan Pengajuan Usulan Bantuan Pembangunan Rusunawa pada Perguruan Tinggi Nomor ! Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9/PERMEN/M/2008 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) pada Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pendidikan Berasrama, maka mahasiswa dapat bernafas lega sedikit guna meringankan biaya pendidikan. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui efektifitas implementasi kebijakan yang telah dilaksanakan dalam proses bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa yang ada di kota Medan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Metode kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi masing-masing variabel. Metode kualitatif digunakan ketika menganalisa implementasi kebijakan bantuan pembangunan rusunawa pada lembaga pendidikan tinggi. Metode penelitian ini adalah metode yang bersifat ex facto artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian selesai berlangsungnya. Peneliti dapat melihat akibat dari suatu fenomena dan menguji hubungan sebab akibat dari data-data yang tersedia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan pembangunan rusunawa mahasiswa kurang efektif. Kurangnya komunikasi antara pemberi bantuan dan pihak lembaga pendidikan tinggi sebagai penerima bantuan baik pada proses pengajuan maupun proses pembangunannya. Pemberi bantuan kurang memperhatikan kebutuhan pihak lembaga pendidikan tinggi seperti spesifikasi teknis yang diinginkan atau dibutuhkan oleh rusunawa perguruan tinggi yang tidak bisa disamaratakan antara satu perguruan tinggi yang satu dengan yang lainnya. Di lain pihak, perguruan tinggi tidak sanggup menyediakan sarana penunjang seperti meubeler untuk rusunawa. Pada dasarnya hal-hal di atas terjadi karena komunikasi antara pelaksana kebijakan masih kurang baik. Kedua pihak seharusnya mengadakan koordinasi secara berkala untuk mengetahui kewajiban dan hak masing-masing. Di sisi lain, penilaian efektifitas berdasarkan sumber daya manusia, disposisi dan struktur birokrasi tidak mengalami hambatan, kedua pelaksana kebijakan telah melaksanakan ketiga hal tersebut dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.