Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah) Dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi pada Kabupaten Nias Barat)

Abstract

West Nias Regency as a new autonomous regions is required to issue a policy in the regulation of local revenue sources that are not entirely dependent on central government funding. In this study, there are several issues to be discussed include the formulation of regulation of financial resources within the framework of the general areas of regional autonomy, policy and policy implementation has been done by the Government of West Nias, the obstacles faced by the Government of West Nias Regency. This study was analyzed by using the theory of political and fiscal decentralization as the main theory and the theory of the legal system by Lawrence M. Friedman as the supporting theory The method used in this thesis is a normative study, using secondary data, this studied used research literature and by using interview guidelines in the form of a questionnaire, which was then analyzed qualitative. . Based on the results of research on the regulation of financial resources especially regional revenue has been established to provide broad authority to local goverments to levy local taxes and retribution, the policy of goverment west nias regency explore potential revenue has been estabished by means of issue a local regulation although not all of these legal products formed. The Policy of Government West Nias in running facing external and internal obstacles Based on this research are suggested to complete the regents of regulation about local taxes and retribution, than give to adminstrative sanctions for civil servant who can not work on target, and give to appreciation to society of west nias who pay local taxes and retribution on time so that motivate other society in west nias to pay lacal taxes and retributions on time.

Kabupaten Nias Barat sebagai daerah otonom baru dituntut untuk mampu mengeluarkan kebijakan dalam pengaturan sumber pendapatan asli daerah agar tidak sepenuhnya bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang dibahas yaitu pengaturan sumber-sumber keuangan daerah secara umum dalam kerangka otonomi daerah, kebijakan dan implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Barat, hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Nias Barat. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori desentralisasi politik dan fiskal sebagai teori utama serta teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman sebagai teori pendukung. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder, penelitian ini menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan teknik wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yakni berupa kuesioner, yang selanjutnya dianalisis secara kualitiatif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaturan sumber-sumber keuangan daerah khususnya pendapatan asli daerah telah dibentuk dengan memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah, kebijakan Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam menggali potensi pendapatan asli daerah telah dibentuk dengan cara mengeluarkan produk hukum daerah walaupun belum semua produk hukum tersebut dibentuk. Dalam menjalankan kebijakannya tersebut Pemerintah Kabupaten Nias Barat menghadapi hambatan ekstern dan intern. Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk melengkapi peraturan bupati tentang pajak daerah dan retribusi daerah, selain itu memberikan sanksi administrasi kepada pegawai negeri sipil yang tidak dapat bekerja sesuai target, dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu sehingga memotivasi masyarakat lainnya untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah tepat waktu.