Proses Perencanaan Hingga Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Membaca Al-Quran bagi Pelajar Beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai

Abstract

No detailed records to ensure that when the local regulations sharia nuances appeared in Indonesia. But seeing the development of sharia regulation began to grow when a long debate about changes to the 1945, 1999, 2002 which is also a debate about the enactment of Islamic sharia in Indonesia. Birth of Regulation shades of Sharia can be understood, moreover, with the advent of regional autonomy policy, in which the obligations given to autonomous regions to set up and manage their own affairs and interests of local communities according to the aspirations of the community to improve the efficiency and effectiveness of governance in the context of service to community development and implementation in accordance with the legislation. Authors interested raised research thesis entitled "PLANNING PROCESS TO RATIFICATION OF REGULATION NUMBER 19 YEAR 2012 CONCERNING MUST LEARN TO READ AL-QURAN ISLAMIC RELIGIOUS STUDENTS IN Bedagai Serdang". The research design used in this study was a descriptive study using a qualitative approach. This study intended to provide an overview truth about the origin of emergence up to the stage of passage of the law number 19 of 2012 on compulsory reading the Koran to students Moslems in Serdang Bedagai, research was conducted in the office of Parliament Serdang Bedagai, which is institutions designing and issuing regulations in Serdang Bedagai area. Social situation at once the object of study in this research is the journey begins on the still ranperda to be regulation number 19 of 2012 on compulsory reading the Quran for Muslim students in Serdang Bedagai. Based on the results of research and analysis conducted by researchers of the planning process until pengesehan Regulation No. 19 of 2012 on compulsory reading the Quran for Muslim students in Serdang Bedagai are as follows: 1) The role of the political elite Islam in Parliament Serdang Bedagai is as protective Muslims by trying to apply the rules in the form of Regional Regulation nuanced Islamic Sharia because it is based on religious teachings embraced and political parties that brought legislators Serdang Bedagai the (PPP, PKB ), in the presence of Perda No. 19 of 2012 on compulsory reading the Quran for Muslim students in Serdang Bedagai, shows the role of Islam as a political elite representatives in Parliament Serdang Serdang Bedagai that creates community Bedagai in accordance with the vision and mission of Serdang Bedagai ie. Pancasilaist, Religious, Modern, Competitive, and Environmental. 2) Based on the theory of political culture according to Gabriel Almond (1956) and the results of research in the know that the political culture that exists and is run by the political elite of Islam in Parliament Serdang Bedagai reflected in the party who brought the political elite in Parliament is to be able to sit as a representative the people in Parliament Serdang Bedagai, meaning the bearer party elites are Islamic parties such as the United Development Party (PPP), the party Kebangikitan Bangsa (PKB), which incidentally is the party that symbolizes itself as an Islamic party, it would have an impact on the cadre party members The sitting of Parliament Serdang Bedagai carried nuances of his Islam so that the background for the emergence of the idea to create Ranperda about compulsory reading the Koran to students Moslems in Serdang Bedagai, and with the power of the political elite were available to him to make Ranperda into District Regulation Serdang Bedagai into law No. 19 of 2012 on the compulsory reading of the Quran for Muslim students in Serdang Bedagai. 3) Perceptions of Muslim political elite in Parliament Serdang Bedagai that gave rise to the legislation into law Serdang Bedagai No. 19 of 2012 concerning about the compulsory reading the Koran to students Moslems in Serdang Bedagai is to create a society Serdang Bedagai in accordance with the vision and mis Serdang Bedagai namely Pancasila, Religious, Modern, Competitive and Environmental, can be achieved with the regulation No. 19 of 2012 on compulsory reading the Quran for Muslim students in Serdang Bedagai. From the religious side is expected by the Regulation No. 19 of 2012 on compulsory reading the Quran for Muslim students in Serdang Bedagai will soon be achieved

Tidak ada catatan yang rinci untuk memastikan kapan perda-perda yang bernuansa syariah itu muncul di Indonesia. Namun melihat perkembangannya Perda syariah mulai tumbuh ketika perdebatan panjang tentang perubahan UUD 1945, 1999, 2002 yang juga terjadi perdebatan tentang berlakunya syariah islam di Indonesia. Lahirnya Perda bernuansa Syariah bisa dimaklumi, apalagi, dengan munculnya kebijakan Otonomi Daerah, di mana kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis tertarik mengangkat tesis penelitian dengan judul “PROSES PERENCANAAN HINGGA PENGESAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG WAJIB BELAJAR MEMBACA AL-QURAN BAGI PELAJAR BERAGAMA ISLAM DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI”. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini di maksudkan dapat memberikan gambaran sebenarnya mengenai proses asal-usul munculnya hingga tahap pengesahan Perda nomor 19 tahun 2012 tentang wajib belajar membaca Al-Quran bagi pelajar beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai, Penelitian ini dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, yang merupakan lembaga yang merancang dan menerbitkan peraturan daerah di Kabupaten Serdang Bedagai. Situasi sosial sekaligus objek penelitian dalam peneltian ini adalah proses perjalanan dimulai dari masih ranperda hingga menjadi perda nomor 19 tahun 2012 tentang wajib belajar membaca Al-Quran bagi pelajar beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan peneliti mengenai proses perencanaan hingga pengesehan Perda nomor 19 tahun 2012 tentang wajib belajar membaca Al-Quran bagi pelajar beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut: 1) Peran elit politik Islam di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai pelindung Umat Islam dengan mencoba menerapkan peraturan berupa Peraturan Daerah yang bernuansa Syariah Islam karena didasarkan pada ajaran agama yang di anut dan partai politik yang mengusung anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tersebut (PPP, PKB), dengan adanya Perda No. 19 tahun 2012 tentang wajib belajar membaca Al-Quran bagi pelajar beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai, menunjukkan peran elit politik Islam sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang menciptakan masyarakat Serdang Bedagai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Serdang Bedagai yaitu. Pancasilais, Religius, Modern, Kompetitif, dan Berwawasan Lingkungan. 2) Berdasarkan teori budaya politik menurut Gabriel Almond (1956) dan hasil penelitian di ketahui bahwa budaya politik yang ada dan dijalankan oleh para elit politik Islam di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai tercerminkan dari partai yang membawa para elit politik di DPRD tersebut untuk dapat duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai, maksudnya adalah partai pengusung para elit tersebut adalah partai Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangikitan Bangsa (PKB) yang notabene merupakan partai yang melambangkan dirinya sebagai partai Islam, hal ini tentu berdampak dari kader anggota partai tersebut yang duduk di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang terbawa nuansa KeIslamannya sehingga melatar belakangi munculnya ide untuk membuat Ranperda tentang wajib belajar membaca Al-Quran bagi pelajar beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai, dan dengan kekuasaan elit politik yang ada padanya menjadikan Ranperda tersebut menjadi Perda Kabupaten Serdang Bedagai menjadi Perda No. 19 tahun 2012 tentang tentang wajib belajar membaca Al-Quran bagi pelajar beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai. 3) Persepsi elit politik Islam di DPRD Kabupaten Serdang Bedagai yang memunculkan Perda hingga menjadi Perda Kabupaten Serdang Bedagai No. 19 tahun 2012 tentang tentang wajib belajar membaca Al-Quran bagi pelajar beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai adalah menciptakan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan visi dan mis Kabupaten Serdang Bedagai yaitu Pancasilais, Religius, Modern, Kompetitif dan Berwawasan Lingkungan, dapat segera tercapai dengan adanya perda No. 19 tahun 2012 tentang wajib belajar membaca Al-Quran bagi pelajar beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai. Dari sisi religius diharapkan dengan adanya Perda No. 19 tahun 2012 tentang wajib belajar membaca Al-Quran bagi pelajar beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai akan segera tercapai.