Analisis Perbandingan terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Abstract

Principally each act has advantages and weakness that cause the law changed dynamically based on the development and society need that require change.The writing of this thesis applies the library study descriptive analysis that rely on the writer’s analysis as research instrument in compare the act through books, electronic media and another trusted and accountable sources in the writing of this thesis as scientific paper. Autonomy and decentralization that applied in 2001 provide the important change to each area contact to democracy directly and protected by act. Autonomy and decentralization provide the society with opportunity to develop their area based on the available society potency without neglect the attention of central government to the society in local level. The implementation of local government head election it begin by act No. 5 of 1974 but the being intervention of government is implemented up to the reformation. The issuance of act No. 22 of 1999 trough autonomt-desentralization althought the election of local government head is elected by Local Assembly up to the issuance of Act No. 32 of 2004 that applies the election of local government head directly by return the right of society into democracy condition that has a right to elect and be elect. The democacy openness delivers the Act No. 12 of 2008 that provide the individual candidate with opportunity. Act No. 22 of 1999 and Act no. 32 of 2004 has any similarity, i.e. the money politic that provided to local assembly (DPRD) to get the local authority and the lower of society political education level. The Act No. 32 of 2004 regulate the election of local government head directly in order to provide the society with political education and understanding through the society political participation but the fault in Act No. 22 of 1999 move to Act No. 32 of 2004 in which the money politic is found by the distribution of money to the voters. The election of local government had shout had shout not use the money to get the power or authority but focus to the honesty, justice and accountability on the task for the society prosperous. The people has a right to ask the responsibility on the task for government head based on the promises but if it did not fulfilled, the society will punish the local government head by not elect him/her for the next period. The task of local government head is to make the local area be self sufficient based on the local potency and the authority delegated by the central government to the local government. Keywords : Comparison of Act No. 22 of 1999 and Act No. 32 of 2004

Pada dasarnya setiap Undang-undang memiliki kelebihan dan kelemahan sehingga Undang-undang berubah secara dinamis seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam menjawab tuntutan perubahan. Metode penulisan dalam tesis ini menggunakan analisis deskripsi studi pustaka yang mengandalkan analisa penulis sebagai instrumen penelitian dalam membandingkan Undang-undang melalui buku-buku, media elektronik dan sumber lainnya yang layak dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam penulisan karya ilmiah tesis ini.Otonomi dan desentralisasi yang diberlakukan pada tahun 2001 memberikan perubahan yang sangat berarti kepada setiap daerah untuk bersentuhan langsung dengan demokrasi dan secara penuh dijamin oleh Undang-undang. Otonomi dan desentralisasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan daerah sesuia dengan potensi masyarakat yang ada dengan tidak terlepasnya perhatian pemerintah kepada masyarakat yang ada didaerah. Perjalanan pemilihan kepala daerah dimulai dalam UU No. 5 Tahun 1974 namun besarnya intervensi pemerintah berlaku hingga reformasi. Kelahiran UU No. 22 Tahun 1999 melalui otonomi-desentralisasi meskipun pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD hingga akhirnya disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 memberlakukan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan mengembalikan hak rakyat sepenuhnya dalam alam demokrasi yang berhak dipilih dan memilih. Keterbukaan demokrasi juga melahirkan UU No. 12 Tahun 2008 yang memberikan peluang bagi setiap calon perseorangan. UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 memiliki beberapa persamaan yaitu kentalnya politik uang yang diberikan kepada DPRD dalam pencapaian kekuasaan di daerah serta masih rendahnya pendidikan politik masyarakat, UU No. 32 Tahun 2004 secara tersendiri mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik kepada masyarakat melalui partisipasi politik masyarakat namun kesalahan dalam UU No. 22 Tahun 1999 justru berpindah kepada UU No. 32 Tahun 2004 dimana praktek politik uang dalam bentuk memberikan uang kepada setiap pemilih.Pemilihan kepala daerah sudah tidak seharusnya menggunakan uang dalam pencapain kekuasaan namun lebih menekankan pada kejujuran, keadilan serta tanggungjawab akan tugas yang diemban dalam mensejahterakan masyarakat. Rakyat berhak meminta pertanggungjawaban kepala daerah sesuai dengan janji-janji yang telah diberikan namun bila tidak tercapai maka masyarakat akan menghukum kepala daerah dengan tidak lagi memilihnya. Tugas kepala daerah adalah memandirikan daerah sesuai dengan potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah kepada daerah. Kata kunci : Perbandingan UU No.22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004