Persepsi Masyarakat terhadap Perubahan Tata Guna Lahan di Kecamatan Medan Polonia

Abstract

In order to achieve the stability of spatial context along side the increasing of the population growth and economic activity, the Medan City Government has made land use changes policy for the city in the form of Medan City Spatial Planning (RTRW) for the year 2008-2028. However, in determining the direction of land use, the government should have identified three main factors that contribute substantively which are the financial capital growth oriented economic factor (Profit Making Values), the basic needs fulfillment factor and public life sustainability factor (Public Interest Values ) and social values factor that is flourishing in the place where people live (Socially Rooted Values). To find out how big those three factors’ role in the land use changes policy, especially in the area of Medan Polonia district, so we do a social study through the identification process of perception that arise from the local community. To achieve the objectives above, we search some public perceptions in 5 villages which are located at sub-district includes Anggrung, Polonia, Sarirejo, Sukadamai and Madras Hulu villages. The study population is determined based on the number of existing homes in the area of research. Meanwhile, because in this study performed a statistical test, then the number of samples is limited as many as 200 pieces which are distributed proportionately in each district. The public perception is investigated in this study include (1) the level of dependence on the activities of Polonia airport, (2) a sense of security and comfort at the current location of residence, (3) the level of public awareness land use changes plan, (4) level of public approval to the land use change details in each area, (5) the level of public compliance to land use change policy, (6) confidence level of economic development for the city, (7) confidence level of economic development for communities, (8) level confidence and facility, the availability of the infrastructure that will support the sustainability of life and community activities, (9) the level of public concern against the loss of their social identity as a result of immigrants and (10), level of anxiety in the community towards social degradation. Chi Square Test (X2) for Independence between the 10 variables analyzed with the dependent variable job type and location of villages where respondents live, which refers to a variety of quantitative variables related to economic aspects and social aspects. The results showed that the perception which emerged in the community is vary and continuesly changing within the increasing of new information in the environment. Based on the results of research, now the government should consistently maintaining and running the policy, and there should be a cooperation between the government and the private sector in developing other support programs and the community should be more proactive in other spatial planning activities so in result the policy that will be set to be legal can be a popular issue in the community.

Dalam rangka mencapai kestabilan konteks keruangan seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, Pemerintah kota Medan telah membuat kebijakan perubahan tata guna lahan perkotaan berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota Medan Tahun 2008-2028. Akan tetapi, dalam menentukan arahan pemanfaatan lahan, pemerintah seharusnya telah melakukan identifikasi terhadap tiga faktor utama yang berperan secara substansial yaitu faktor ekonomi yang berorientasikan pada pengembangan modal finansial (Profit Making Values), faktor pemenuhan kebutuhan dasar dan keberlangsungan hidup masyarakat umum (Public Interest Values) serta faktor nilai-nilai sosial yang bertumbuh kembang di lokasi masyarakat tinggal (Socially Rooted Values). Untuk mengetahui seberapa besar peran ketiga faktor tersebut di dalam kebijakan perubahan tata guna lahan khususnya di wilayah kecamatan Medan Polonia, maka dilakukan suatu penelitian sosial melalui proses identifikasi terhadap persepsi yang muncul dari masyarakat setempat. Untuk mencapai tujuan diatas dilakukan kegiatan penjaringan persepsi masyarakat di 5 kelurahan yang berada di lokasi kecamatan tersebut meliputi kelurahan Anggrung, Polonia, Sarirejo, Madras Hulu dan Sukadamai. Populasi penelitian ditentukan berdasarkan jumlah rumah tinggal yang ada di wilayah penelitian. Sedangkan karena pada penelitian ini dilakukan uji statistik, maka jumlah sampel dibatasi sebanyak 200 buah yang disebar secara proporsional di setiap kelurahan. Adapun persepsi masyarakat yang diteliti dalam penelitian tersebut antara lain (1) tingkat ketergantungan terhadap aktifitas bandara Polonia, (2) rasa keamanan dan kenyamanan di lokasi tempat tinggal saat ini, (3) tingkat pemahaman masyarakat terhadap rencana perubahan tata guna lahan, (4) tingkat persetujuan masyarakat terhadap detail perubahan tata guna lahan, (5) tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan perubahan tata guna lahan, (6) tingkat keyakinan terjadinya peningkatan perekonomian kota, (7) tingkat keyakinan terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat, (8) tingkat keyakinan tersedianya kebutuhan infrastruktur maupun fasilitas penunjang keberlangsungan hidup dan aktifitas masyarakat, (9) tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap hilangnya identitas sosial mereka akibat adanya pendatang dan (10) tingkat kekhawatiran masyarakat terhadap terjadinya degradasi sosial. Uji Khi Kuadrat (X 2) untuk kebebasan digunakan untuk mengetahui ketergantungan antara 10 variabel yang diteliti dengan variabel terikat jenis pekerjaan dan lokasi kelurahan dimana responden tinggal yang mengacu kepada berbagai variabel yang bersifat kuantitatif terkait aspek ekonomi dan aspek sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi yang muncul di masyarakat sangat beragam dan akan terus menerus mengalami perubahan seiring masuknya arus informasi baru di lingkungannya. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah harus mempertahankan dan menjalankan kebijakan tersebut secara konsisten, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam mengembangkan program penunjang lainnya dan lebih proaktifnya masyarakat di dalam kegiatan penataan ruang lain sehingga kebijakan yang akan diberlakukan tersebut akan populer di masyarakat.