Penerapan Tambahan Penghasilan Pegawai dalam Meningkatkan Kinerja dan Disiplin Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Civil Servants (PNS) is always interesting to study the problem of starting the service does, the competencies should be attached to the work, behavioral problems, issues concerning the welfare of the factors of salary and allowances for civil servants until the organizational problems that sometimes arise assumption that the poor performance of civil servants caused a small salary. Therefore many of the policies undertaken to boost the performance of the government apparatus in the region in providing optimum service and one of the measures taken is the provision of the Income Employee Benefits. So this study tries to discuss in more depth about how the application of TPP to improving employee performance and work discipline. Types of studies used in this research is descriptive research with quantitative analysis approach in which research results mainly obtained from the questionnaire is processed with statistical data in the form of a single table and the percentage of respondents answer mode, then from the results of this study were analyzed and explained about the relationship of the application of the TPP and its role in improving employee performance and discipline of the Human Resources Agency of North Sumatera Province plus the results of interviews with key informants. The results show that, the application of the TPP can improve employee performance Personnel Agency of North Sumatera Province, and officials have now felt the benefit of many of the TPP. The results of subsequent studies showed that the discipline of work also realized with the implementation of TPP. The results also indicate that BKD staff are able to develop themselves as through formal or continuing education to a higher level such as S2, in addition, also in North Sumatra Province BKD, HR has been placed on the field and the expertise of each. This is done as an attempt to make changes as a form of service and provide the best service to stakeholders and at the same time achieving good governance.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) senantiasa menarik untuk diteliti dari mulai permasalahan pelayanan yang dilakukannya, kompetensi yang seharusnya melekat pada pekerjaannya, masalah perilaku, masalah kesejahteraan yang menyangkut faktor gaji dan tunjangan bagi PNS sampai kepada masalah keorganisasian PNS sehingga terkadang muncul asumsi bahwa rendahnya kinerja PNS disebabkan gaji yang kecil. Oleh karenanya banyak kebijakan yang dilakukan untuk mendongkrak kinerja para aparatur pemerintah di daerah dalam memberikan pelayanan yang optimal dan salah satu kebijakan yang diambil adalah pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai. Jadi penelitian ini mencoba membahas lebih mendalam tentang bagaimana penerapan TPP terhadap peningkatan kinerja dan disiplin kerja pegawai. Jenis studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis secara kuantitatif dimana hasil penelitian terutama yang didapat dari hasil kuesioner diolah dengan data statistik berupa tabel tunggal dan persentase dari modus jawaban responden, kemudian dari hasil penelitian ini dianalisis dan dijelaskan tentang keterkaitan penerapan TPP dan peranannya dalam meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara ditambah dengan hasil wawancara dengan key informan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, penerapan TPP dapat meningkatkan kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pegawai kini telah merasakan manfaat yang banyak dari adanya TPP. Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa disiplin kerja juga terwujud dengan diterapkannya TPP. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pegawai BKD mampu untuk mengembangkan diri seperti melalui jalur formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2, di samping itu juga di BKD Provinsi Sumatera Utara, SDM telah ditempatkan pada bidang dan keahliannya masing-masing. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk melakukan perubahan pelayanan dan sebagai wujud memberikan pelayanan terbaik pada stakeholder dan sekaligus mewujudkan good governance.