Hukum Tidak Tertulis sebagai Sumber Hukum untuk Putusan Pengadilan Perkara Pidana

Abstract

Conditions of law enforcement in Indonesia is truly alarming, because it is a rigid application of the principle of legality is untenable. In addition, discrimination against justice seekers, are also increasingly visible with various considerations of social and political backgrounds as well as one's position in the social strata. Consequently, only the sharp sword of justice down, but blunt upwards. Therefore, the principle of legality should immediately obtain the expansion of understanding. It means that the law is not the only guidelines Judges in decisions. Thus, the goal of this dissertation research, among others, is to analyze and criticize the unwritten law as a source of law for a criminal court in Indonesia. Based on the background and purpose of the study, it can be formulated problem, namely: 1. How consistency with the rule of law principle of legality in criminal law is not written? 2. How the implementation of the concept of the living law in criminal law in Indonesia? 3. How the role of law enforcement in applying unwritten law? To answer these problems, the research method used was the literature research (library research) with the specification of normative research. This dissertation research results prove that: 1. Rigid application of the principle of legality, is untenable, because it will have implications for law enforcement in Indonesia, which currently cause for serious concern. Moreover, in practice the principle of legality face a dilemma, if faced with the validity of unwritten laws that live in the midst of society, because of the use of the principle of legality in many cases less protective of the interests of society as a collective. 2. Practice courts apply the common law as the basis of criminal accountability that is contrary to the individual, while in law who live in the community, criminal responsibility is not always in the form of individual responsibility, because sanctions can also be imposed on others who are not actors, among them the family perpetrators. 3. The role of law enforcement in law enforcement efforts in Indonesia, especially Attorney/Prosecutor and the Judge has a very important position and strategically to create a sense of justice and rule of law in society. Based on these conclusions, the recommendations from the results of this dissertation research is in law enforcement, then it is fitting not solely pinned on the Judge, but the role of Attorney/Prosecutor also required its participation to apply the law as it should be, not only the written law but also unwritten laws. In addition, the establishment of national legislation should be defined functionally. That is, the new law should substantially completely meet the needs of the community. Furthermore, rights or obligations which it must also be created in accordance with the objective to achieve a just society in prosperity and prosper in justice.

Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini sungguh memprihatinkan, karena itu penerapan asas legalitas secara kaku sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Selain itu, perlakuan diskriminasi terhadap pencari keadilan, juga semakin kasat mata dengan berbagai pertimbangan latar belakang sosial dan politik serta kedudukan seseorang dalam strata sosialnya. Konsekuensinya, pedang keadilan hanya tajam ke bawah, akan tetapi tumpul ke atas. Oleh karena itu, asas legalitas perlu segera mendapat perluasan pengertian. Artinya undang-undang bukan satu-satunya pedoman Hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, tujuan penelitian disertasi ini antara lain adalah untuk menganalisis dan mengkritisi hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum untuk putusan pengadilan perkara pidana di Indonesia. Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya, yakni: 1. Bagaimana konsistensi asas legalitas dengan berlakunya hukum tidak tertulis dalam hukum pidana? 2. Bagaimana implementasi konsep the living law dalam undang-undang hukum pidana Indonesia? 3. Bagaimana peranan penegak hukum dalam menerapkan hukum tidak tertulis? Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan spesifikasi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian disertasi ini membuktikan, bahwa: 1. Penerapan asas legalitas secara kaku, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena akan berimplikasi terhadap penegakan hukum di Indonesia yang saat ini sungguh memprihatinkan. Selain itu, dalam prakteknya asas legalitas menghadapi suatu dilemma, jika dihadapkan dengan keberlakuan hukum tidak tertulis yang hidup di tengah-tengah masyarakat, karena penggunaan asas legalitas dalam banyak hal kurang melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat secara kolektif. 2. Praktek pengadilan yang menerapkan hukum tidak tertulis sebagai dasar pemidanaan bertolak pada pertanggungjawabannya yang bersifat individu, sementara dalam hukum yang hidup dalam masyarakat, pertanggungjawaban pidananya tidak selalu dalam bentuk pertanggungjawaban individu, karena sanksi dapat pula dijatuhkan kepada orang lain yang bukan pelaku, di antaranya kepada keluarga pelaku. 3. Peranan penegak hukum dalam upaya penegakan hukum di Indonesia terutama Jaksa/Penuntut Umum dan Hakim mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka rekomendasi dari hasil penelitian disertasi ini adalah dalam penegakan hukum, maka sudah selayaknyalah bukan semata-mata ditumpukan pada Hakim, akan tetapi peranan Jaksa/ Penuntut Umum dituntut pula peran sertanya untuk menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak hanya hukum tertulis akan tetapi juga hukum tidak tertulis. Selain itu, pembentukan peraturan hukum nasional hendaknya ditentukan secara fungsional. Artinya, aturan hukum yang baru itu secara substansial harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, hak atau kewajiban yang hendak diciptakan itu juga harus sesuai dengan tujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dalam kemakmuran serta makmur dalam keadilan.