Penerapan Prinsip Keterbukaan Atas Putusan Arbitrase ICSID di Indonesia dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara

Abstract

Confidentiality of ICSID arbitral award is starting intruded by transparency award on the opportunity provided by Article 48 (5) of the ICSID Convention and Rule 48 (4) of the ICSID Arbitration Rules. Transparency of ICSID arbitration award is expected to reflect the value of fairness, justice, beneficial, providing protection for investors and the host state, and to create legal certainty for the parties. Therefore the core issues to be studied in this research are : why the principle of transparency arbitration award is required in foreign investment dispute settlement through ICSID between investors and the host state? Why the difference in the application of the principles of transparency on the ICSID arbitral awards in various countries? Then how the application of the principles of transparency in ICSID arbitration award in Indonesia?. The method of research used is normative legal research that includes the principle of law, legal systematic, vertical and horizontal synchronization level, comparative law and legal history. The nature of this research is an explanative, descriptive and prescriptive. Explanative research or test rules will explain the transparency of ICSID award principles. Descriptive research will reveal the transparency of ICSID award principles and rules related. Prescriptive research is used to plan a change in the legal norms of confidentiality becomes transparency ICSID arbitration award. This study will also compare the application of the principle of transparency of the ICSID arbitral awards in Indonesia with several. countries including Malaysia, Singapore and Japan in particular and other countries which are members of ICSID in general. Dissertation research results prove that: Firstly, the transparency of the ICSID arbitration award is required rather than confidentiality award for several reasons that are arbitral award can be a precedent in order to create legal certainty, create legal protection, protecting the implementation of award and minimize future risks, embodies fairness, predictability of award, improve quality judgment and dispute rationality, the transparency of the award as a form of embodiment of the principles of good governance (good governance), can attract the participation of third parties, and assist the development of science and help identify the rules of international investment arbitration. Second, the rules regarding the transparency of the ICSID arbitral award is different in some countries members of ICSID is caused by differences in legal systems adopted by the sovereign state. Third, the publication of the ICSID arbitral awards in Indonesia doesn‟t pose a problem, even publications award helped bring about implementation of the principle of good governance (good governance). Based on these conclusions, the recommendation of the results of this dissertation are the ICSID investment arbitration is concerned country to country and state so that investors better foretell transparency of arbitration award because it is more beneficial to the state. Furthermore, to enable the unification of the law on transparency of the ICSID award better if the ICSID Convention is set on the duty of publication award to support a wider transparency award of ICSID Convention, as amended in 2006 and Indonesia should amend the Arbitration Act with the split between investment and commercial arbitration and set firmly on the publication of the ICSID arbitration award and draw up new investment regulations and new BIT model which more profitable for Indonesia.

Kerahasiaan putusan arbitrase ICSID saat ini sudah mulai diterobos dengan keterbukaan putusan atas peluang yang diberikan oleh Pasal 48 ayat (5) Konvensi ICSID dan Aturan 48 ayat (4) ICSID Arbitration Rules. Keterbukaan putusan arbitrase ICSID diharapkan mencerminkan nilai kewajaran, keadilan, bermanfaat, memberikan perlindungan bagi investor dan host state, serta menciptakan kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu masalah pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : mengapa prinsip keterbukaan atas putusan arbitrase diperlukan dalam penyelesaian sengketa penanaman modal asing melalui ICSID antara investor dengan host state? Mengapa terjadi perbedaan penerapan prinsip keterbukaan atas putusan arbitrase ICSID di berbagai negara? Kemudian bagaimana penerapan prinsip keterbukaan dalam putusan arbitrase ICSID di Indonesia?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mencakup asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sifat penelitian ini adalah eksplanatif, deskriptif dan preskriptif. Penelitian eksplanatif akan menerangkan atau menguji aturan mengenai prinsip keterbukaan putusan ICSID. Penelitian deskriptif akan mengungkapkan mengenai prinsip keterbukaan putusan ICSID dan aturan yang berkaitan. Penelitian preskriptif digunakan untuk merencanakan suatu perubahan norma hukum dari kerahasiaan menjadi keterbukaan putusan arbitrase ICSID. Penelitian ini juga akan membandingkan antara penerapan prinsip keterbukaan putusan arbitrase ICSID di Indonesia dengan beberapa negara yaitu Malaysia, Singapura dan Jepang secara khusus dan negara lain yang termasuk anggota ICSID secara umum. Hasil penelitian disertasi membuktikan bahwa : Pertama, keterbukaan putusan arbitrase ICSID diperlukan daripada kerahasiaan putusan dengan beberapa alasan yaitu putusan arbitrase dapat menjadi preseden sehingga tercipta kepastian hukum, menciptakan perlindungan hukum, melindungi pelaksanaan putusan dan meminimalisir resiko mendatang, mewujudkan keadilan, prediktabilitas putusan, meningkatkan kualitas putusan dan rasionalitas sengketa, keterbukaan putusan sebagai bentuk perwujudan asas pemerintah yang baik (good governance), dapat menarik partisipasi pihak ketiga, dan membantu pengembangan ilmu pengetahuan dan membantu identifikasi aturan arbitrase investasi internasional. Kedua, aturan mengenai keterbukaan putusan arbitrase ICSID berbeda di beberapa negara anggota ICSID disebabkan oleh perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara yang berdaulat. Ketiga, publikasi putusan arbitrase ICSID di Indonesia tidak menimbulkan masalah, bahkan publikasi putusan membantu mewujudkan pelaksanaan asas pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan kesimpulan tersebut maka rekomendasi dari hasil penelitian disertasi ini adalah arbitrase investasi ICSID adalah menyangkut negara satu dengan negara lainnya sehingga investor dan negara lebih baik memperjanjikan keterbukaan putusan arbitrase karena lebih bermanfaat bagi negara. Selanjutnya agar terjadi unifikasi hukum atas keterbukaan putusan ICSID maka lebih baik jika dalam Konvensi ICSID diatur mengenai kewajiban publikasi putusan untuk mendukung keterbukaan putusan yang lebih luas sesuai amandemen Konvensi ICSID tahun 2006 dan Indonesia seyogyanya melakukan amandemen Undang-Undang Arbitrase dengan memisahkan antara arbitrase investasi dan komersial serta mengatur secara tegas mengenai publikasi putusan arbitrase ICSID dan menyusun regulasi investasi baru serta model BIT yang lebih menguntungkan Indonesia