Spesifikasi dan Pengaturan Kontrol Akses dalam Pendataan Masyarakat Miskin di Kabupaten Aceh Utara

Abstract

Access control provide the means how to control information systems have to resources access. Access restrictions can be made for authorized users, mechanism created to ensure that the information available to users are allowed to access it. Static Separation of Duty (SSD) are the same users are not allowed to get another role. So that users only have one role in the task given to him. Dynamic Separation of Duty (DSD) was made possible its user can be assigned as mutually exclusive roles. But role can not have to enabled at the same time. DSD allows users in the role authorization is given so as to allow no occurrence of a conflict of interest when the user is acting independently, but the problem occurs when the policy was obtained by activated simultaneously. This generally provides higher efficiency and flexibility in DSD operational. The application of domain user authority is experiencing major shortages in DSD implementing this in terms of mutually exclusive. RBAC user caused by the loss of part of the realm of their authority. Security Administrator does not need to specifically define the second conflict in the access rights which have the same role as mutually exclusive permissions because it will be done automatically. This is a stroke of luck for administrators because in this way the administrator ceases to do so manually.

Kontrol akses menyediakan sarana untuk mengontrol sistem informasi yang memiliki akses ke sumber daya. Pembatasan akses dapat dilakukan bagi pengguna yang berwenang, mekanismenya dibuat untuk memastikan bahwa informasi tersedia bagi pengguna yang diizinkan untuk mengaksesnya. Static Separation of Duty (SSD) adalah pengguna yang sama tidak diperbolehkan untuk mendapatkan role yang berbeda, sehingga pengguna hanya memiliki satu role dalam tugas yang diberikan kepadanya. Dynamic Separation of Duty (DSD) dimungkinkan pengguna dapat ditugaskan sebagai mutually exclusive roles, tetapi role tidak dapat diaktifkan dalam waktu yang sama. Di DSD memungkinkan pengguna diberi otorisasi dalam role sehingga memungkinkan tidak terjadinya konflik kepentingan ketika pengguna bertindak secara mandiri, tetapi terjadi permasalahan sewaktu kebijakan yang didapatkan diaktifkan secara bersamaan. Umumnya DSD memberikan efesiensi yang lebih tinggi dan fleksibilitas dalam operasionalnya. Penerapan ranah otoritas pengguna mengalami kekurangan besar dalam mengimplementasikan DSD dari segi mutually exclusive, diakibatkan oleh pengguna RBAC kehilangan bagian dari ranah otoritas mereka. Administrator keamanan tidak perlu secara khusus menentukan kedua konflik dalam hak akses yang memiliki role yang sama seperti mutually exclusive permissions karena akan dilakukan secara otomatis. Hal ini menjadi keberuntungan bagi administrator karena dengan cara ini administrator tidak lagi melakukannya secara manual.