Hak Kepemilikan dan Penguasaan atas Tanah Di Wilayah Pulau Batam (Studi : Di Pulau Sekikir dan Pulau Bulat)

Abstract

Land opening in one place including in one island is the beginning of the land ownership for someone, which based on customary law must be informed to customary people and must be given a special mark. Land ownership are the main elements of the birth of land rights. Written land ownership which explains legal relationship between the land and its owner called land title. Eventhough there are control over land and land title as ownership evidence, however land ownership in one island is not automatically given to people who live there, but there are other aspects, such as political aspect and security aspect. Therefore it is important to investigate ownership aspect, land control and land use in one island. Based on those things, it is needed to study about the implementation of land management, land ownership, land control and land use of one island. Descriptive-Qualitative research is used to study this research, with normative law approaching method which based on regulations and analyzed based on fact on the field by taking secondary data sources. Based on research, it is conklused that : 1. Land ownership and Land Control on islands located in Batam Island especially in Sekikir Island and Bulat Island based on physical control by people and admitted by the local government and supported by written ownership rights enacted by village apparatus (aparat kelurahan). However, land ownership of the people could not be certificated because it is collided by management regulation of Batam island stipulated by President, by the handover of Rights of Management to Batam Authority Government over Batam Island and surrounding areas. 2. There are dualism of the implementation over land use over islands in Batam area, done by Batam Authority based on Rights of Management to plan land use, and done by Batam Local Government. In fact, that land use has not been fully implemented on field based on regional spatial planning of Batam (Local Government Regulation No. 20 Year 2001 jo. No. 2 Year 2004) either by Local Government or by people. 3. Law protection of people’s land ownership in Batam Island is minimum, by refusing application of rights of management registration if there is occupation by people. It should be done maximally by implementing land registration of people’s land, because by registrating people’s land, land registration to reach legal protection for land owner. Based on those things abovementioned, it is suggested that ownership aspect and land control become consideration on land issues in Batam Island and people’s land could be certificated or could be given Rights of Management. Land use aspect should be implemented based on Regional Spatial Planning of Batam City and confirmed through decree and certificate.

Pembukaan tanah di suatu tempat termasuk di suatu pulau merupakan awal dari lahirnya kepemilikan tanah bagi individu, yang menurut hukum adat harus dikuasai secara terus menerus. Penguasaan tanah merupakan unsur utama lahirnya hak atas tanah. Bukti pemilikan dan penguasaan atas tanah secara tertulis disebut sebagai alas hak. Sekalipun telah ada penguasaan fisik dan ada alas hak, namun pemilikan tanah yang berada pada suatu pulau tidak serta merta memberikan hak sepenuhnya kepada penghuni, sebab keberadaan suatu pulau tidak saja untuk kepentingan pribadi penghuninya, tetapi ada aspek politik dan pertahanan keamanan. Untuk itu perlu diteliti aspek kepemilikan, penguasaan dan penggunaan tanah tersebut di suatu pulau. Untuk mengkaji hal tersebut dilakukan penelitian bersifat deskriptif kualitatif, dengan metode pendekatan yuridis normatif dan dianalisis dengan kenyataan di lapangan, dengan mengambil sumber data dari data sekunder. Dari hasil temuan penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Pola kepemilikan dan penguasaan atas tanah di wilayah Pulau Batam khususnya di Pulau Sekikir dan Pulau Bulat didasarkan pada penguasaan fisik oleh penduduk dan diakui oleh aparat pemerintah daerah yang didukung oleh alas hak yang diterbitkan oleh aparat kelurahan, Namun kepemilikan tanah oleh masyarakat belum dapat disertipikatkan karena terbentur dengan aturan pengelolaan Pulau Batam yang diberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Batam, juga belum adanya ketentuan khusus yang mengatur penetapan hak atas tanah yang berada di pulau-pulau kecil. 2. Pelaksanaan penggunaan tanah di wilayah Pulau Batam terdapat dualisme, yakni dilakukan oleh Otorita Batam berdasarkan pemberian Hak Pengelolaan dan juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam, pada kenyataannya penggunaan tanah tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan RTRW Kota Batam baik oleh Pemerintah Daerah maupun oleh warga masyarakat. 3. Perlindungan hukum terhadap kepemilikan rakyat atas tanah di Pulau Batam hanya secara minimal, yakni dengan cara menolak permohonan pendaftaran Hak Pengelolaan apabila masih ada penguasaan rakyat di atasnya. Seharusnya dilakukan secara maksimal dengan melakukan pendaftaran atas tanah milik rakyat. Terhadap hal tersebut di atas, maka disarankan agar aspek pemilikan dan penguasaan tanah menjadi pertimbangan dalam pemberian hak atas tanah di Pulau Batam dan dapat disertipikatkan tanah milik rakyat tersebut atau diberikan hak atas tanah di atas Hak Pengelolaan.