Analisis Persiapan Kebijakan “Paten” (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan

Abstract

This study titled Preparation Policies "PATEN" (Integrated Administrative Services Sub-district) in the City Padangsidimpuan. By using a qualitative approach with a case study as a research strategy. There are several reasons why it used a qualitative approach, namely: first, when the researchers dealing with easily adjustable dual reality; second, presents the direct nature of the relationship between researcher and respondent; The third, more sensitive and more able to adjust to many sharpening influences together and patterns of values encountered. Public service is an important element in improving the quality of social life in any society. In general, the service is an effort made or a person or a group of bureaucracy to provide assistance to the community in order to achieve a certain goal. In an effort to improve service to the community, postreform Indonesia to apply the principle of decentralization by granting broad autonomy to the region until the district / city level. At the district / city, governance structure be subordinated district / city government is a government district. Governance at the district level are becoming more necessary role as an arm of local government in providing public services to the community. Subdistrict be strategic institutions in managing and serving the interests of the community. Sub-District is a vibrant organization and serve society. Subdistrict is an online office of the local government who deal directly with the public and has the task to develop villages / wards. In addressing the service program the government implemented a program called "PATEN" (Integrated Administrative Services Sub-district). In the implementation of the Integrated Administrative Services Sub-District (PATEN) Padangsidimpuan City, not only the role of a district head who becomes vital, but also followed by the empowerment of the role and function of the entire apparatus districts. Although the policy "PATEN" (subdistrict Administrative Services Integrated) in the City Padangsidimpuan been implemented, there are still many shortcomings in implementation, among others: coordination between the relevant agencies in particular districts and Integrated Licensing Services Office (KPPT), has not been implemented optimally and tend to walk alone -sendiri, quality and quantity of the sub-district officials in the administration PATEN still inadequate and commitment to improve public service owned by Mayor Padangsidimpuan yet comprehensively internalized up to the staff (frontline) that exist in the district, because they found some irregularities in form of extortion.

Penelitian ini berjudul Persiapan Kebijakan “PATEN” (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai strategi penelitian. Ada beberapa pertimbangan mengapa digunakan metode pendekatan kualitatif, yakni: pertama, bila peneliti berhadapan dengan kenyataan ganda mudah disesuaikan; kedua, menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; ketiga, lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi. Pelayanan publik merupakan unsur yang penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial di dalam masyarakat manapun. Secara umum pelayanan adalah sebuah usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, pasca reformasi Indonesia menerapkan asas desentralisasi dengan pemberian otonomi yang luas kepada daerah sampai pada tingkat kabupaten/kota. Pada tingkat Kabupaten/kota, struktur pemerintahan yang menjadi subordinasi pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintahan kecamatan. Pemerintahan di tingkat kecamatan menjadi lebih dibutuhkan perannya sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kecamatan menjadi lembaga yang strategis dalam mengelola dan melayani kepentingan masyarakat. Kecamatan merupakan sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat. Kecamatan merupakan line office dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Dalam mengatasi program pelayanan tersebut pemerintah menerapkan sebuah program yang bernama “PATEN” (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). Dalam implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan, bukan hanya peran seorang Camat saja yang menjadi vital, tetapi juga diikuti oleh pemberdayaan peran dan fungsi segenap aparatur kecamatan. Meski Kebijakan “PATEN” (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) di Kota Padangsidimpuan telah dilaksanakan, masih banyak terdapat kekurangan dalam implementasinya, antara lain: Koordinasi antara instansi terkait khususnya kecamatan dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT), belum terlaksana secara maksimal dan cenderung berjalan sendiri-sendiri, Kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan PATEN masih belum memadai serta Komitmen untuk membenahi penyelenggaraan pelayanan publik yang dimiliki oleh Walikota Padangsidimpuan belum terinternalisasi secara komprehensif hingga kepada para staf (frontliner) yang ada di kecamatan, karena masih ditemukan beberapa penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk pungutan liar.