Pelaksanaan Peraturan Program Sistem Stasiun Jaringan pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Sumatera Utara dalam Perspektif Tanggung Jawab Sosial Media

Abstract

The growth of broadcast media that is so rapid in this country shows that the high demand of information society. From the employers or owners of the media in general business-oriented course through broadcasters under its management as far as may be directed to the at-large profits, while in terms of community needs, through the existing broadcasters are expected to get the value of benefits in order to fulfill one of the essential needs life that is healthy to obtain information. Based on consideration of the two sides is the government taking a position to act as a motivator as well as the regulator so that the needs of both can be satisfied by issuance of Law No. 36 of 1999 on telecommunications and the law 32 of 2002 on broadcasting which is derived in the form of government regulation number 50 year 2005 concerning the broadcasting of Private Broadcasters and the regulations of the Minister of Communications and Informatics RI numbers 43 of 2009 about the Network Station systems for private broadcasting television broadcasting services. Especially with regard to the implementation of Systems Network Station viewed from the perspective of social responsibility as a media theme of this research, when viewed from the side of the information needs of society is the potential application of the rules and have a high enough value urgensitas. The fact that can not be denied that the rise of information presented through the medium of national television broadcasting, but broadcasting content variants (diversity of content) both in quality and quantity assessed is not balanced. In general, the content of programs broadcast only dominated by information originating from the center of Jakarta (central oriented), resulting in local communities (local public) do not obtain adequate information relating to the incident / event in its own country. This situation as well as to inhibit the growth and development potential of the area or lead to the elimination of the existence of local wisdom. Based on these results we can conclude that although the argumentative the person in charge / manager of the national private television broadcasters expressed the attitude of enthusiasm to implement government regulation relating to the SSJ, but in reality on the ground at all inversely. On the whole the national private television broadcasters that, none of themare consistent in applying rules in particular about the Network Station System (SSJ). The reason that is used solely related to profit and loss firms. Even if there are among broadcasters who try to give a party of the overall broadcasting time slots to broadcast local programming content, but the ideal is still not adequate enough to fulfill the mandate of the rules consistently. As a result, people still remain in the position of minus local information.

Pertumbuhan media penyiaran yang sedemikian pesat di tanah air menunjukkan bahwa tingginya kebutuhan informasi masyarakat. Dari sisi pengusaha atau pemilik media yang pada umumnya berorientasi bisnis sudah tentu melalui lembaga penyiaran yang dikelolanya sedapat mungkin diarahkan kepada sebesar-besar keuntungan; sementara dari sisi kebutuhan masyarakat, melalui lembaga penyiaran yang ada diharapkan akan mendapatkan nilai manfaat dalam rangka pemenuhan salah satu kebutuhan esensial hidupnya yakni memperoleh informasi yang sehat. Berdasarkan pertimbangan dari dua sisi inilah pemerintah mengambil posisi untuk berperan sebagai motivator sekaligus regulator sehingga kebutuhan antara keduanya dapat terpenuhi dengan menerbitkan Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi dan undang-undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta serta peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI nomor 43 tahun2009 tentang Sistem Stasiun Jaringan bagi lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi. Khusus mengenai pelaksanaan Sistem Stasiun Jaringan ditinjau dari perspektif tanggung jawab sosial media sebagai tema penelitian ini, jika dipandang dari sisi kebutuhan informasi masyarakat pemberlakuan peraturan ini sangat potensial dan memiliki nilai urgensitas yang cukup tinggi. Kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa maraknya informasi yang disajikan melalui media penyiaran televisi nasional, namun varian isi siarannya (diversity of content) baik secara kualitas maupun kuantitas dinilai tidak berimbang. Pada umumnya isi program siarannya hanya didominasi oleh informasi yang bersumber dari pusat Jakarta (central oriented), mengakibatkan masyarakat daerah (publik lokal) tidak mendapatkan informasi yang memadai berkaitan dengan kejadian/peristiwa di daerahnya sendiri. Keadaan ini sekaligus dapat menghambat tumbuh dan berkembangnya potensi daerah atau mengarah kepada penghilangan eksistensi kearifan lokal. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meskipun secara argumentatif para penanggung jawab/pengelola lembaga penyiaran televisi swasta nasional menyatakan sikap antusiasme untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan SSJ, namun secara realita di lapangan sama sekali berbanding terbalik. Secara keseluruhan dari lembaga penyiaran televisi swasta nasional itu, tidak satu pun dari mereka yang konsisten dalam mengaplikasikan peraturan khususnya tentang Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Alasan yang dipakai semata-mata menyangkut untung rugi perusahaan. Kalaupun ada diantara lembaga penyiaran yang berusaha memberi sebahagian dari keseluruhan slot waktu penyiarannya menyiarkan materi program lokal, namun secara ideal masih belum cukup memadai dalam memenuhi amanat peraturan secara konsisten. Akibatnya, masyarakat masih tetap berada pada posisi minus terhadap informasi lokal.