Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa Era Otonomi Daerah di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas

Abstract

Improved health of rural development is a form of regional autonomy agenda. However, it is still a sharp focus on assessing the performance of services is generally still not as expected, it can be seen, among others, from the number of complaints or complaints from the public such as the lack of medical personnel by doctors sepesialis, lack of health facilities in the District Aek Nabara Barumun especially in rural areas. Communities to quality health services at the village before and after decentralization still got a very significant constraint. Given the much needed health facilities such as health centers and repair posyandu / polindes that have more complete facilities and skilled medical tenanga and tested. In addition to running the government who either need good governance for the financial administration of teransparansi especially for improvement of health development in the District Aek Nabara Barumun. This system is believed to be able to cope with increasing complexity of the factors that influence decision-making within a government, in order to avoid the element occurs KKN (Collusion, Corruption and Nepotism). People's views of service, advice and health infrastructure in the district and in the villages were to be a truth that makes walking less government performance. Hence the need for a study to analyze how society's view of truth in the village health development in the era of regional autonomy and regional autonomy before. This basic research is also conducted in the District of Aek Nabara Barumun Padang Lawas regency, with the aim to find whether there is a difference in the health development before and after mengalisis regional autonomy in society's view of the provision of services not optimally executed. Research methods there are two ways of data analysis techniques that will be used in reporting the results of this study, the qualitative and quantitative descriptive analysis. Qualitative analysis carried out on information obtained through observation, documentation, and results of interviews with key informants. All information obtained through the method described in narrative form by making interpretations. While the quantitative analysis conducted on Opera or data obtained from the questionnaires of 100 respondents using frequency tables analysis techniques, which this study seeks to explain differences in the development of public health assessment before and after the village autonomy. From the results of the research hypothesis testing through test z-test two samples shows that the value of p = 0:00 is smaller than 0.05 or z-count> z-table (31.77> 1.96) so it was decided that H0 is rejected or Ha accepted. It also means that there are differences in regional autonomy on rural health development in the district decentralization Aek Nabara Barumun Padanglawas District.

Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat desa merupakan suatu wujud dari agenda otonomi daerah. Akan tetapi hal tersebut masih menjadi sorotan tajam pada umumnya menilai kinerja pelayanan masih belum seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan atau keluhan dari masyarakat seperti kurangnya tenaga medis oleh dokter sepesialis, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Aek Nabara Barumun khususnya di pedesaan. Masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan di desa sebelum dan sesudah otonomi daerah masih mendapat kendala yang sangat berarti. Mengingat sarana kesehatan sangat dibutuhkan seperti Puskesmas dan perbaikan posyandu/polindes yang memiliki fasilitas lebih lengkap dan tenanga medis yang terampil dan teruji. Disamping itu dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik perlu adanya good governance untuk teransparansi pengelolahan keuangan khususnya untuk peningkatan pembangunan kesehatan di Kecamatan Aek Nabara Barumun. Sistem ini diyakini dapat mengatasi makin kompleksnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kebijakan dalam suatu pemerintahan, guna menghindari terjadi unsur KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme). Pandangan masyarakat tentang pelayanan, saran dan prasarana kesehatan di kecamatan dan di desa tidaklah menjadi suatu kebenaran yang membuat kinerja pemerintah kurang berjalan. Oleh karena itu perlu adanya kajian untuk menganalisis bagaimana kebenaran pandangan masyarakat terhadap pembangunan kesehatan di desa pada era otonomi daerah dan sebelum otonomi daerah. Dasar ini juga penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas, dengan tujuan mencari apakah ada suatu perbedaan pembangunan kesehatan sebelum dan sesudah otonomi daerah dalam mengalisis pandangan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan belum maksimal dijalankan. Metode penelitian ada dua cara teknik analisis data yang akan digunakan dalam laporan hasil penelitian ini, yaitu analisis kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisa kualitatif dilakukan terhadap informasi yang diperoleh melalui hasil observasi, dokumentasi, dan hasil dari wawancara dengan key informan. Semua informasi yang diperoleh melalui cara tersebut dipaparkan dalam bentuk narasi dengan membuat interpretasi. Sedangkan analisis kuantitatif dilakukan terhadap infromasi atau data yang diperoleh dari hasil angket dari 100 responden dengan menggunakan teknik analisis tabel frekuensi, dimana penelitian ini berupaya menjelaskan penilaian perbedaan pembangunan kesehatan masyarakat desa sebelum dan sesudah otonomi. Dari hasil pengujian hipotesa penelitian melalui uji z-test dua sampel dengan menunjukkan bahwa nilai p = 0.00 adalah lebih kecil dari 0,05 atau z-hitung > z-tabel (31,77 > 1,96) sehingga diputuskan bahwa H0 ditolak atau Ha diterima. Ini juga berarti terdapat perbedaan otonomi daerah terhadap pembangunan kesehatan masyarakat desa era otonomi daerah di Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padanglawas.