Peran Lurah dalam Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kota Tebing Tinggi

Abstract

This research intended to know and describe the role of village chief according to regulations and laws regulating the performance of legislative election, president election, and major election, using the qualitative method with technique of collecting data, depth interview and analysis of document. The key informant in this research is individual who knows or involved directly in process of general election and major election, i.e., village chief, members of KPUD, legislatures, people figures, election monitor and functionaries of political party. The result of research indicates that village chief has strategic role in three momentums of election. Village chief as facilitator of election is involved in technique support in socialization process, logistic administration, recruitment of PPS and secretariat of PPS, and facility of PPS office. The subject of debate is neutrality of village chief and his apparatus in one of election momentum, i.e., major election. This is caused by between that candidates of Major, two of them are incumbent who is holding the position and to have structure relation with village chief Through FGD forum, there is agreement that village chief has been successful to complete the task and function in general election and major election, but village chief is claimed to have more role to make the populist policy to keep the conducive condition of village peoples. Beside it, village chief is also claimed to build the partnership with people institution to bear the policy base on people needs. The policy of village chief is a forward movement reflection of local political development. Keywords

menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum legislatif, pilpres serta pilkada dengan menggunakan metode kualitatif, dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Adapun key informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang mengetahui atau terlibat langsung dalam proses pemilu dan pilkada, yakni lurah, anggota KPUD, anggota DPRD, tokoh masyarakat, pemantau pemilu serta fungsionaris partai politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lurah memiliki peran strategis dalam ketiga momentum pemilihan tersebut. Lurah sebagai fasilitator pemilu terlibat dalam dukungan teknis pada kegiatan sosialisasi, administrasi logistik, rekrutmen PPS dan sekretariat PPS, serta dalam fasilitasi kantor bagi PPS. Hal yang sempat menjadi perdebatan adalah netralitas lurah dan aparatur kelurahan dalam salah satu momentum pemilihan yakni pilkada. Ini disebabkan di antara para calon Walikota/Wakil Watikota, dua orang merupakan incumbent yang sedang menjabat dan memiliki hubungan struktural dengan lurah. Melalui forum FGD dicapai kesepakatan bahwa lurah telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemilu dan pilkada, namun lurah juga dituntut untuk lebih berperan dalam membuat kebijakan-kebijakan yang populis sehingga iklim kondusif warga kelurahan tetap terjaga. Selain itu lurah juga dituntut lebih giat menjalankan kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan untuk melahirkan kebijakan berdasarkan kebutuhan warga. Kebijakan dari lurah merupakan refleksi gerak maju pembangunan politik lokal.