Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara Propinsi Naggroe Aceh Darussalam

Abstract

Poverty is an important phenomenon that needs a serious attention from the government. Recently, the government has afforded to solve the problems of poverty through a Top-Down program but this approach tends to neglect the concept of empowerment. Here, the people were merely donated to fulfill their needs; they were not empowered on how to solve their basic problem of the poverty. Realizing of the failure in the recent ways of solving such the problems, the government tries to apply the Sub-district Development Program (PPK), which is considered to be able to bridge the problems of poverty and the society empowerment. There fore, the empowerment of the poor people through PPK becomes important to be studied. This study applies a descriptive research with the purpose of study is to describe a series of events/the present condition of the people that looks factual, systematic and accurate. This study doesn't use and doesn't make a hypothesis test. The study of empowerment the poor people through the PPK in North Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), will be done by using a qualitative approach and by using this approach, an objective representation about the phenomena that exist among the people who are being studies, is considered to be able to be done. This study will describe the condition of the research subjects/objects at present based on the fact or as what can be seen in the empowerment of the people through the PPK, the effect of empowerment towards the level of people participation in the conference forums, the level of people participation in various phases of PPK and the sort of activities that is funded, the people readiness and the waylays in the process of carrying out the PPK. The purpose of empowerment the people in the PPK is to develop ability, change the life manner, and to organize the people that done through a system of realization and learning process. The PKK places the people as the main actors of construction, mainly the groups of poor people and women. The people are empowered to be able and effective to do their tasks in the construction. The effect of empowerment the people towards the level of people participation in various levels of conference is not yet maximal, where as the highest people participation in various phases of PPK is found in the activity of digging ideas and the level of people participation in village conference is still low. This is caused by the people understanding about the empowerment is still weak, the people awareness about the importance of conference for decision making in construction is still low, and there fore , it seems difficult to present the people in any meeting, differences in perception, the factor of the situation and the condition of the areas also become a waylay. The people readiness in performing the program still contains many weaknesses, such as; the level of people education and skill is still low. The commitment of the policies makers/staff of biro-crates towards the mission and vision of the PPK is still weak, and there fore, these all become the waylays in carrying out the activities in the field.

Kemiskinan merupakan fenomena penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah, selama ini dalam menanggulanginya dilakukan melalui program yang bersifat Top Down, pendekatan ini cenderung mengabaikan konsep pemberdayaan. Pemberian bantuan kepada masyarakat lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tidak dalam bentuk pemecahan masalah mendasar masyarakat miskin. Menyadari akan kegagalan program penanggulangan kemiskinan selama ini maka salah satu yang menjembantani persoalan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Untuk ini pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK) menjadi penting untuk dikaji. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk tujuan mendeskripsikan seperangkat peristiwa /kondisi populasi saat ini yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Penelitian ini tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis. Penelitian tentang pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) akan diteliti dengan pendekatan kualitatif karena dengan metode ini diharapkan dapat dilakukan representasi objektif tentang gejala-gejala yang terdapat didalam masyarakat yang diselidiki, menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya tentang sistem pemberdayaan masyarakat dalam PPK , Pengaruh pemberdayaan terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada forum-forum musyawarah, tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai tahapan PPK dan jenis kegiatan yang terdanai , kesiapan masyarakat serta faktor hambatan/kendala dalam proses pelaksanaan PPK. Tujuan pemberdayaan masyarakat dalam PPK adalah mengembangkan kemampuan, merubah sikap hidup dan mengorganisir masyarakat dilakukan dengan sistem penyadaran dan proses pembelajaran. PPK menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan. Masyarakat diberdayakan agar mampu dan kreatif untuk melakukan tugas-tugas pembangunan. Pengaruh pemberdayan masyarakat terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada berbagai tahapan musyawarah belum maksimal , sedangkan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi dalam berbagai tahapan PPK adalah pada kegiatan penggalian gagasan , tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai musyawarah desa masih rendah. dikarenakan pemahaman masyarakat tentang pemberdayaan masih sangat lemah, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya musyawarah untuk pengambilan keputusan pembangunan masih rendah sehingga sulit menghadirkan masyarakat pada pertemuan-pertemuan, perbedaan persepsi, faktor situasi dan kondisi daerah juga menjadi suatu kendala. Kesiapan masyarakat dalam pelaksanaan program masih banyak kelemahan, diantaranya tingkat pendidikan/ketrampilan masyarakat umumnya masih rendah. Kurangnya komitmen dari pelaku kebijakan/aparat birokrasi terhadap visi dan misi Program Pengembangan Kecamatan sehingga menjadi suatu kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan dilapangan.