Pertanggungjawaban Pelaku Usaha melalui Kontrak Baku dan Asas Kepatutan dalam Perlindungan Konsumen Studi Hubungan Hukum antara Pelaku Usaha dengan Konsumen Perumahan

Abstract

Principle of contract is very important. Merit principle one of the principle of contract. The use of stndard contracts in agreements between enterpreneurs to residential consumers is leaving many legal issue. Ranging from neglect of duty of the entrepreneurs in terms of product liability which they are marketed, to the violation of merit law requirements that must be respected and used as the basis of moral bonds of the contract or agreement. As a result, the rights of consumers being neglected. The enforcement of the neglect consumers’ right were difficult to respond by law enforcement. Based on the description of the background described above, the problems in this paper as follow: How does the position of merit as a normative reference in the Consumer Protection Act and whether the law figures of standart contact was included in the civil law and qualified as a named treaty?; How does the accountability of businesses to the housing consumers that using the standard contract? Do judges apply legal principles in his ruling on a dispute between the entrepreneurs and the consumer? Normative legal research methods means that the data was analyzed according to legal norms specified in the legislation. As a normative study, this research includes a study of the principles of law and the legal synchronization in agreement and in the related legislation. This study is a descriptive analysis, which reveals the laws that related to the legal theories as the object of research. The results showed merit principle binds not only the legislation appointing, but because it determines the content of the propriety of the promise binding. The law figures of standart contact was included in the civil law and qualified as a named treaty. The accountability of businesses to residential consumers, who use standard contract, is a strict product liability form. Where consumers are not burdened with the obligation to prove the businesses’ guilty. In addition, businesses may be held legally responsible if the products they offer. Position on merit principle as a normative reference in Consumer Law and law enforcement officers reference in finding law. The judge in his ruling on a dispute between the entrepreneurs and the consumer must uphold the principles of law in its decision. Consumer rights are neglected must be restored in a law enforcement process. Merit can be used as a reference for judges in finding law. In Hierarkhis, Merit principle highest than contract itself. This study suggests partiality of the many rules which are set in the law form, should be established the act of agreements and the standard contract that provides stronger protection for consumers in addressing the issue of standing imbalance between the parties who will make an agreement. So that, there is a fairness in the preparation of a contract, especially the contract between bussiness and residential consumers.

Kedudukan asas hukum perjanjian menjadi sangat penting. Asas kepatutan merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum perjanjian. Penggunaan kontrak baku dalam perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen perumahan banyak menyisakan persoalan hukum. Mulai dari terabaikannya kewajiban pihak pelaku usaha dalam hal pertanggungjawaban produk (product liability) perumahan yang mereka pasarkan, sampai pada pelanggaran asas kepatutan yang disyaratkan oleh hukum untuk dihormati dan dijadikan dasar ikatan moral dalam pembuatan kontrak atau kesepakatan. Akibatnya hak-hak konsumen menjadi terabaikan, penegakan hukum untuk pemulihan hak-hak konsumen yang terabaikan itu sulit untuk direspon dalam aktivitas penegakan hukum (law enforcement). Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas maka yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kedudukan asas kepatutan sebagai rujuan normatif dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Apakah figur hukum perjanjian baku perlu dimasukkan dan dikualifikasikan dalam hukum perdata sebagai perjanjian bernama ? Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen terhadap produk rumah yang menggunakan kontrak baku ? Bagaimana penerapan asas kepatutan oleh hakim dalam memutuskan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen? Metode penelitian hukum yuridis normatif artinya data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum yang tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum dan sinkronisnya dalam hukum perjanjian, dan dalam peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan asas kepatutan sebagai rujukan normatif dalam Undang-undang Konsumen. Asas kepatutan melekat dalam setiap hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Asas kepatutan menjadi salah satu asas dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang dilakukan secara patut. Asas kepatutan itu mengikat tidak hanya karena undang-undang menunjuknya, melainkan karena kepatutan itu menentukan isi dari janji itu mengikat. Figur hukum perjanjian baku sudah sepatutnya dimasukkan dan dikualifikasikan dalam hukum perdata sebagai perjanjian bernama dalam bentuk undang-undang. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen terhadap produk perumahan yang menggunakan kontrak baku adalah bentuk tanggung jawab mutlak (strict product liability) dari pelaku usaha dimana konsumen tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha. Hakim dalam putusannya harus menegakkan asas kepatutan terhadap sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam hal ini hakim berwenang untuk menyimpangi isi perjanjian jika bertentangan dengan kepatutan. Secara hirerakhis kepatutan lebih tinggi tingkatannya dibandingkan perjanjian itu sendiri. Sehingga hakim dapat menggunakan asas ini sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Penelitian ini menyarankan dari sekian banyaknya parsialitas peraturan yang diatur dalam bentuk undang-undang maka sudah seharusnya dibentuk undang-undang yang didalamnya juga mengatur mengenai perjanjian baku sehingga memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan ketidakseimbangan kedudukan antara para pihak yang akan membuat suatu perjanjian sehingga dapat mencerminkan keadilan dalam penyusunan suatu kontrak terutama terhadap kontrak antara dunia usaha dengan konsumen perumahan.